Ada HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya, Mirip Tangerang

Ini namanya “mencuri” tanah negara. Segera cabut HGB itu.
Wawasan kebangsaan tidak mengenal suku jadi dimanapun jika tanah negara mau dirampas, harus dilawan.

@anonim..jangan bawa2 nama suku pak

Wah ini bahaya. Kalau laut sudah di HGB kan ini sudah pengkhianatan terhadap konstitusi.

Ternyata…berat menjaga teritorial tumpah darah RI tak kan lepas biar sejengkalpun….sudah dibikin kavling..waduh laut dijual.?

*chatGPT* :
Ya, saya memahami konsep “batal demi hukum” dalam konteks hukum agraria di Indonesia, termasuk dalam kasus di mana telah terbit suatu Hak Atas Tanah (HGB) dengan cara melawan hukum. Dalam kasus seperti penerbitan HGB di atas perairan yang masih tergenang air (proses reklamasi belum selesai), penerbitan hak tersebut dapat dianggap batal demi hukum jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan rinci:

—
1. Konsep “Batal Demi Hukum”

Pengertian: “Batal demi hukum” adalah kondisi di mana suatu tindakan hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal (void ab initio) karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ciri-ciri:

1. Tindakan hukum bertentangan dengan peraturan yang bersifat imperatif (memaksa).

2. Tidak memerlukan keputusan pengadilan untuk menyatakan batal.

3. Secara hukum, akibat-akibat dari tindakan tersebut dianggap tidak sah atau tidak berlaku sejak awal.

Dalam konteks agraria, penerbitan hak atas tanah yang tidak memenuhi syarat hukum dapat langsung dianggap batal demi hukum karena melanggar asas dan peraturan terkait.

—
2. Penerbitan HGB di Atas Perairan yang Masih Tergenang Air

Penerbitan HGB atas perairan yang masih tergenang air dalam proses reklamasi bertentangan dengan hukum karena:

1. Tanah Belum Ada Secara Fisik :
HGB hanya dapat diberikan pada objek tanah yang telah ada secara fisik. Dalam kasus ini, wilayah tersebut masih berupa perairan, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai objek tanah sesuai dengan Pasal 4 UUPA.

2. Melanggar Peraturan Tata Ruang :
Wilayah perairan yang sedang dalam proses reklamasi belum memiliki penetapan peruntukan yang jelas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3. Tidak Sesuai dengan Prosedur Administratif :
Penerbitan HGB mensyaratkan tahapan administrasi, termasuk penetapan status tanah sebagai Tanah Negara. Dalam kasus ini, status tanah belum ada karena reklamasi belum selesai.

—
3. Dasar Hukum yang Mendukung Pembatalan

Penerbitan HGB atas perairan yang masih tergenang air dapat dianggap batal demi hukum berdasarkan:

1. Pasal 2 UUPA:

Negara memiliki hak menguasai tanah, air, dan ruang angkasa. Hak atas tanah hanya dapat diberikan jika tanah tersebut memenuhi syarat sebagai objek hukum.

2. Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum):
Jika penerbitan HGB dilakukan dengan melanggar hukum, maka dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

3. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai:
HGB hanya dapat diberikan atas tanah yang telah ada dan memenuhi syarat administrasi.

4. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
Keputusan administratif (termasuk penerbitan HGB) yang cacat hukum dapat dibatalkan atau dianggap batal demi hukum.

—
4. Konsekuensi Hukum dari Batal Demi Hukum

HGB Menjadi Tidak Berlaku: Hak atas tanah yang terbit dengan cara melawan hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Pengembalian Status Tanah: Wilayah tersebut tetap berada dalam penguasaan negara sebagai perairan atau lahan reklamasi.

Tanggung Jawab Pejabat yang Berwenang: Pejabat yang menerbitkan HGB tanpa dasar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban administratif atau pidana (misalnya, berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang).

Gugatan oleh Pihak Terkait: Pihak yang dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan pemberian HGB tersebut.

—
5. Studi Kasus yang Relevan

Beberapa kasus di Indonesia pernah mencerminkan persoalan ini, misalnya:

Kasus reklamasi di Teluk Jakarta: Hak atas tanah yang diterbitkan di area reklamasi sebelum proyek selesai sempat dipermasalahkan dan digugat karena tidak sesuai prosedur.

Kasus privatisasi lahan reklamasi: Banyak konflik hukum terjadi ketika HGB diberikan sebelum reklamasi selesai atau tanpa melibatkan masyarakat sekitar.

—
Kesimpulan

Penerbitan HGB di atas perairan yang masih tergenang air dalam proses reklamasi merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, HGB tersebut dapat dianggap batal demi hukum karena:

1. Tidak memenuhi syarat sahnya objek Hak Atas Tanah.
2. Melanggar prosedur hukum yang berlaku.
3. Bertentangan dengan asas dan tujuan pengelolaan tanah negara.

Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan ke PTUN, atau jika terdapat unsur korupsi atau penyalahgunaan wewenang, kasus ini dapat ditindaklanjuti secara pidana.