Yogyakarta (beritajatim.com)- Donald Trump, yang akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari, telah mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial sebelum resmi menjabat. Salah satunya adalah keinginannya untuk mengakuisisi Greenland, wilayah Denmark.
Trump mengancam akan menaikkan tarif impor terhadap Denmark jika negara tersebut menolak. Tidak hanya itu, Trump juga sempat mengutarakan niat untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat.
Rencana kebijakan perang tarif yang diusung Trump menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat ekonomi. Negara-negara produsen utama seperti Tiongkok, Meksiko, dan Kanada diprediksi akan mengalami tekanan besar dalam aktivitas produksi mereka. Kondisi ini bisa berdampak buruk bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang sedang berupaya memaksimalkan manfaat dari keanggotaan di BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan).
Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, pengamat kebijakan hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa kebijakan perang tarif dapat mengganggu stabilitas ekonomi global dengan meningkatkan ketidakpastian perdagangan. Selain itu, iklim investasi pun berpotensi terganggu karena investor akan cenderung menghindari risiko yang lebih besar.
“Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia,” ujar Rachmat.
Indonesia, yang kini menjadi anggota penuh BRICS, diharapkan dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota BRICS lainnya, guna memperluas pasar.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1), Rachmat menambahkan bergabung dengan BRICS diharapkan bisa meningkatkan postur kekuatan dan daya saing Indonesia di kancah global. Ia juga menyoroti potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akibat kebijakan Trump yang berisiko mengganggu aliran investasi dan perdagangan internasional.
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada menegaskan pentingnya penguatan dasar-dasar ekonomi Indonesia.
“Kita perlu menjaga tingkat inflasi dan meningkatkan cadangan devisa negara agar tetap stabil,” jelasnya.
Kebijakan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Meksiko, serta Kanada membuka peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi Indonesia. Misalnya, jika tarif tinggi dikenakan pada produk Tiongkok, Indonesia memiliki kesempatan untuk menawarkan produk alternatif. Namun, jika kebijakan Trump memperlambat ekonomi global, permintaan terhadap produk alternatif tersebut bisa berkurang.
“Inovasi adalah kata kunci untuk membuat produk Indonesia semakin berkualitas sehingga daya saing global juga meningkat,” pungkas Rachmat. Dengan inovasi, Indonesia diharapkan mampu bersaing di pasar internasional dan meraih manfaat maksimal dari perubahan dinamika perdagangan global. [aje]
