Malang (beritajatim.com) – Pembatalan pameran Yos Suprapto di Galeri Nasional karena beberapa lukisannya dianggap kontroversial menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi seni. Romy Setiawan, S.Pd., M.Sn., dosen seni rupa Universitas Brawijaya (UB), memberikan kritik tajam terhadap keputusan ini.
Menurut Romy, seni adalah ruang kebebasan untuk mengekspresikan realitas sosial. Tindakan seperti ini mencerminkan ketakutan terhadap suara kritis.
“Seni itu bukan untuk disensor. Jika karya seni mulai dibungkam, kita kehilangan esensi seni itu sendiri. Galeri Nasional seharusnya menjadi pelindung kebebasan berekspresi, bukan justru menghambatnya,” kata Romy, kepada beritajatim.com, Senin (23/12/2024).
Polemik ini berawal dari permintaan kurator untuk menurunkan lima lukisan Yos Suprapto yang dianggap terlalu vulgar dan kritis terhadap pemerintah. Yos menolak permintaan tersebut dan menarik semua karyanya dari pameran. Romy menilai langkah Galeri Nasional ini justru mencederai kredibilitasnya sebagai institusi seni.
“Galeri Nasional kehilangan wibawa. Mereka lebih memilih kompromi daripada mendukung kebebasan berkarya. Padahal, seni adalah medium untuk menyuarakan realitas, termasuk kritik terhadap kekuasaan,” ujar perupa yang pernah meraih sejumlah penghargaan ini.
Romy menjelaskan bahwa seni rupa, khususnya dengan gaya realisme sosial seperti karya Yos Suprapto, selalu memiliki potensi besar untuk menggugah kesadaran publik. Namun, karya seperti ini sering kali dianggap berbahaya oleh pihak-pihak tertentu.
“Karya Yos Suprapto mengangkat isu-isu penting seperti konflik agraria dan ketidakadilan sosial. Jika hal-hal seperti ini dianggap ancaman, artinya ada masalah besar dalam cara kita memandang seni dan kritik,” jelas pria yang menjadi Finalis UOB Indonesia Competition Painting of The Year, Jakarta 2017 itu.
Romy juga menyoroti pentingnya hubungan yang sehat antara seniman dan kurator. Ia mengakui bahwa seniman berhak mempertahankan visinya, tetapi kurator memiliki tanggung jawab untuk memastikan karya tersebut sesuai dengan konteks pameran.
“Kompromi diperlukan, tetapi bukan berarti seni harus kehilangan jati dirinya. Jika seniman merasa tidak dihargai, wajar jika mereka memilih untuk mundur,” tambahnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi dalam seni masih sering dibatasi. Romy mengingatkan bahwa sejarah seni di Indonesia penuh dengan perlawanan terhadap kekuasaan, mulai dari era kolonial hingga reformasi.
“Seni bukan sekadar gambar di kanvas. Itu adalah alat perubahan sosial. Jika kita membatasi seni, kita juga membatasi kemajuan masyarakat,” tegasnya.
Hingga kini, pihak Galeri Nasional belum memberikan pernyataan resmi terkait pembatalan ini. Sementara itu, kontroversi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah seni rupa masih memiliki ruang untuk menyuarakan kritik di Indonesia? (dan/but)
