Dosen FIB Unej: Pidato Soal PKI Bisa Lukai Kesadaran Politik Rakyat Jember

Jember (beritajatim.com) – Ikwan Setiawan, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, mengkritik pidato Muhammad Fawait, calon bupati nomor urut 2, yang memunculkan kembali isu PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Saya pikir itu semacam tindakan kembali ke masa lalu. Ketika bangsa ini berusaha mengembangkan tradisi demokrasi yang asyik, kok tiba-tiba ada calon bupati yang membawa kembali isu itu,” kata Ikwan kepada Beritajatim.com, Kamis (31/10/2024).

Ikwan menyebut pernyataan itu kurang bijak. “Politik stigma, apalagi stigma PKI ini, menjadi sesuatu yang gelap bagi sejarah bangsa ini. Kita ingat bagaimana Orde Baru menggunakan stigma itu. Orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah dianggap PKI,” katanya.

Dalam pidatonya pada saat kegiatan malam refleksi peringatan Hari Santri, 21 Oktober 2024, yang diunggah di akun resmi Instagram dan Tiktok Gus Fawait, Fawait menyinggung peran santri dan ulama dalam merebut kemerdekaan. Dia juga meminta doa dan dukungan agar bisa memimpin Kabupaten Jember.

Nada suara Fawait meninggi saat menjelaskan adanya usaha yang sangat masif dan sangat sistematis, bahkan menghalalkan segala cara, untuk menghadangnya.

“Ada upaya yang begitu besar, ingin menghadang santri memimpin Kabupaten Jember dengan menebar hoaks, dengan mengolok-olok, dengan memfitnah, dengan membuat sebuah berita-berita yang keji itu,” katanya.

“Saya kok kayaknya ingat seperti Gerakan 30 S PKI yang ingin menghabisi para ulama, yang ingin menghabisi para kiai, yang ingin menghabisi para santri di republik ini. Tapi saudara-saudara, saya tahu, bahwa kita semua yang berkumpul di tempat ini tidak akan rela, ketika santri dibegitukan. Maka tidak ada kata lain kecuali lawan dan kita harus menang atau menang mutlak,” kata Fawait.

Menurut Ikwan, munculnya stigma PKI dalam pilkada menunjukkan kekurangcerdasan dalam memahami sejarah.

“Ada semangat besar kita mengevaluasi stigma-stigma yang digunakan dalam proses politik Indonesia. Lha kok ini malah digunakan. Saya tidak tahu faktor apa yang mendasarinya. Tapi ini pembelajaran yang kurang baik bagi publik Jember,” kata kajian film dan media tersebut.

Publik langsung mereaksi pidato itu dengan aksi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember. Kurang lebih 20 orang warga anggota Laskar Santri Nusantara (LSN) mendatangi kantor Bawaslu Jember, di Jalan Dewi Sartika, Rabu (30/10/2024). Mereka menuntut Bawaslu Jember segera memeriksa Fawait karena pidatonya tersebut berpotensi menciptakan kegaduhan dan fitnah.

Ikwan menilai, reaksi itu menunjukkan bahwa publik tidak ingin ada stigma tersebut dalam proses politik di Jember. “Dari reaksi sosial ini bisa kita baca, jika model stigma sosial seperti ini dipelihara, dampaknya kurang bagus. Saya melihatnya bukan hanya persoalan elektabilitas, tapi persoalan kebudayaan, persoalan bangunan politik yang sudah bagus bisa terganggu lagi,” katanya.

Stigma PKI berpotensi membenturkan masyarakat. “Pernyataan itu menyulut reaksi publik dan saya pikir kita tidak bisa menyalahkan publik, karena publik itu sudah mulai cerdas dalam memahami politik,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini.

Justru, menurut Ikwan, pelaporan yang dilakukan ke Bawaslu Jember oleh masyarakat terkait pidato itu harus dilihat positif. “Itu mengindikasikan publik tidak ingin pilkada Jember direcoki atau diwarnai dengan tindakan-tindakan yang kurang bijak. Mereka ingin kompetisinya berjalan dengan asyik. Tidak usah menggunakan narasi stigma yang bisa membenturkan publik,” katanya.

Ikwan berharap semua pasangan calon dan pendukung mereka bisa memahami, bahwa pilkada bukan sekadar proses demokrasi prosedural.

“Masing-masing pihak harus melakukan edukasi politik yang cerdas berdasarkan visi dan program, untuk kemudian mereka bisa menjelaskan ke publik. Tidak kemudian dengan memancing publik menggunakan narasi yang bisa melukai salah satu calon, atau melukai bangunan kesadaran publik yang sudah bagus terkait proses politik itu,” katanya.

Ikwan mengingatkan soal terbelahnya bangsa Indonesia gara-gata pemilihan presiden. “Kita tidak ingin itu terjadi dengan munculnya stugma dari masa lalu yang digunakan pada masa kini. Masyarakat Jember ini harus kita ajak maju bergerak dengan baik dalam proses demokrasi. Bukan kemudian dengan membawa kemunduran dengan mengulang dan mengulang narasi dari masa lalu,” jelasnya.

Belum ada penjelasan resmi dari kubu pasangan calon Muhammad Fawai dan Djoko Susanto mengenai kontroversi pidato tersebut. Sekretaris Tim Pemenangan Fawait-Djoko, Dima Ahyar, memilih berhati-hati dalam mengomentari laporan LSN ke Bawaslu Jember yang ditujukan terhadap Fawait. “Semua memiliki hak untuk melaporkan sesuatu yang dianggap melanggar atau tidak sesuai aturan,” katanya. [wir]