Yogyakarta (beritajatim.com)– Program transmigrasi di Indonesia telah memiliki sejarah panjang, dimulai bahkan sebelum era kemerdekaan. Kebijakan ini memuncak pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1970-an hingga 1980-an dengan tujuan utama mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa.
Program ini secara masif mengarahkan ratusan ribu hingga jutaan orang untuk pindah ke luar Jawa, memanfaatkan lahan yang masih belum terkelola optimal.
Namun, program transmigrasi tidaklah bebas dari tantangan. Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Ryan Sanjaya, S.E., M.Int.Dev.Ec., Ph.D., mengingatkan adanya risiko polarisasi budaya antara pendatang dan masyarakat asli.
“Ketika transmigran dari satu kelompok etnis tertentu mendominasi wilayah baru, sering kali tercipta ketegangan dengan penduduk lokal,” ungkap Ryan. Menurutnya, ketegangan ini bisa muncul ketika identitas budaya yang kuat dari para transmigran dianggap menekan atau mengubah tata sosial masyarakat setempat.
Ryan juga menyoroti potensi konflik akibat adanya kesenjangan ekonomi. Para transmigran, yang umumnya memiliki dorongan untuk meningkatkan taraf hidup, kerap kali berhasil mengembangkan usaha pertanian atau perkebunan mereka. Sayangnya, kesuksesan ini kadang memicu kecemburuan sosial dari penduduk asli.
“Ada dua sisi dari fenomena ini, dapat mendorong persaingan sehat yang menguntungkan, namun juga bisa berpotensi menimbulkan konflik jika tak dikelola dengan baik,” jelasnya.
Syarat pernikahan bagi transmigran menjadi perhatian lainnya dalam program ini. Ryan menilai bahwa pemerintah perlu menyiapkan transmigran untuk tidak hanya sekadar mencari keuntungan sesaat.
“Para transmigran perlu diikat dengan tanggung jawab jangka panjang, agar mereka benar-benar berkontribusi pada masyarakat setempat,” sarannya.
Meski banyak tantangan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program transmigrasi berhasil menurunkan ketegangan di beberapa wilayah, bahkan mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan.
“Program ini sebenarnya menawarkan potensi positif yang besar. Memang sering dianggap rentan memicu konflik, tapi di banyak tempat, justru transmigrasi berhasil menjaga tingkat konflik tetap rendah,” kata Ryan.
Dalam pandangan Ryan, keberhasilan program ini juga bergantung pada kolaborasi yang kuat dengan masyarakat lokal. Para transmigran diharapkan dapat berbaur tanpa meninggalkan masyarakat asli.
Dari sisi ekonomi, transmigrasi juga bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang belum terjamah dan menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.
Ryan menekankan pentingnya transmigrasi sebagai strategi untuk redistribusi penduduk yang lebih merata.
“Masih sangat dibutuhkan program ini untuk membantu mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, terutama karena banyak wilayah di luar Jawa yang belum berkembang,” pungkasnya. [aje]
