Yogyakarta (beritajatim.com)- Pada masa pemerintahan baru era Prabowo Gibran, pengamat ketahanan nasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si., menyoroti urgensi kesiapan Indonesia dalam menghadapi intensitas ancaman geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Menurutnya, ancaman tersebut tidak hanya terbatas pada aspek militer, namun juga melibatkan perebutan pengaruh politik dan ekonomi. Situasi ini menuntut perhatian serius dari kabinet pemerintahan baru.
Ancaman di Indo-Pasifik: Tantangan bagi Indonesia
“Kawasan Indo-Pasifik akan menjadi ajang perebutan, dan Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang muncul, khususnya terkait kedaulatan wilayah dan pertahanan nasional,” ujar Armaidy
Ia menegaskan bahwa prinsip lama, “seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak,” tetap relevan namun perlu diiringi dengan langkah-langkah strategis.
Armaidy menjelaskan bahwa kawasan yang mencakup Laut Natuna Utara hingga perbatasan selatan dengan Australia merupakan wilayah strategis yang diperebutkan kekuatan global karena kekayaan sumber daya alam dan posisi strategisnya.
Pemerintah Indonesia, menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga, tetapi juga harus lebih waspada terhadap perebutan pengaruh yang perlahan namun nyata.
Penguatan Posisi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
Armaidy berharap pemerintah baru dapat memanfaatkan situasi global yang tidak menentu ini untuk memperkuat posisi Indonesia.
“Transformasi geopolitik mungkin tidak tampak jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam dari eksploitasi pihak luar,” jelas dosen Fakultas Filsafat ini.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah yang luas. Sistem pertahanan negara perlu didasarkan pada pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
Dengan belasan negara yang berbatasan langsung, kekuatan alutsista dan jumlah pasukan harus ditingkatkan agar cukup memadai.
“Jika dilihat dari luas wilayah, jumlah pasukan kita masih kurang,” tambahnya.
Kesejahteraan Rakyat sebagai Pilar Ketahanan Nasional
Pada sisi domestik, Armaidy menyoroti pentingnya mengembalikan kepercayaan rakyat sebagai fondasi ketahanan nasional. Menurutnya, tantangan seperti pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi telah berdampak pada kesejahteraan rakyat, termasuk akses pekerjaan dan pendidikan.
“Ketahanan itu bermata dua: kesejahteraan dan keamanan. Rakyat perlu lebih diperhatikan, karena mereka adalah tumpuan dari ketahanan negara,” ujarnya.
Peran Kabinet Baru dalam Menjaga Ketahanan Nasional
Armaidy menekankan bahwa keberhasilan kabinet baru sangat bergantung pada kekompakan dan visi kebangsaan yang kuat. Upaya nyata untuk menegakkan hukum dan mewujudkan konstitusi sebagai dasar ketahanan nasional juga sangat penting.
“Indikator keberhasilan pemerintah adalah sejauh mana mereka mampu mewujudkan konstitusi, melindungi rakyat, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.
Dengan tantangan global yang semakin kompleks, Armaidy menegaskan bahwa Indonesia harus memperkuat posisinya di kancah internasional. Pemerintah yang mampu menjaga kedaulatan dan memajukan kesejahteraan rakyat akan menjadi kunci untuk bersaing secara global dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain.
Pihaknya kemudian menggarisbawahi pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik yang kian intens di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah baru diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan ini melalui penguatan pertahanan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan penegakan konstitusi.
Ketahanan nasional tidak hanya tentang keamanan, tetapi juga kesejahteraan rakyat yang sejahtera dan berdaya saing global. [aje]
