Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Gitadi Tegas Supramudyo angkat bicara terkait pemotongan gaji pekerja untuk pengumpulan dana pensiun.
Gitadi menekankan pentingnya kajian menyeluruh untuk menemukan solusi yang menguntungkan dua belah pihak. Dalam hal ini yakni pemerintah dan pekerja.
“Kebijakan ini harus berpihak kepada publik pekerja, dan kesejahteraan mereka di masa pensiun,” kata Gitadi, yang juga dosen Jurusan Administrasi Negara Unair tersebut, Rabu (11/9/2024).
Pemotongan gaji, lanjut dia, akan memberatkan pekerja, terutama bagi mereka yang berpendapatan rendah. Karena itu, komunikasi yang cerdas dan terencana menjadi kunci untuk menghindari penolakan publik.
“Yang harus diekspos bukan soal pemotongan gaji, tetapi bagaimana dana ini akan melindungi hari tua pekerja. Pemerintah juga harus menunjukkan peran mereka dalam skema ini, sehingga tidak terlihat hanya membebankan pekerja dan perusahaan,” jelasnya.
Dengan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, Gitadi melihat kebijakan ini dapat berisiko menimbulkan ketidakpercayaan lebih besar. Hal ini memungkinkan masyarakat melihat sebagai upaya sepihak tanpa adanya kontribusi dari pemerintah.
Dosen FISIP Unair itu pun menyarankan agar sebelum kebijakan ini diterapkan, seyogyanya pemerintah memetakan dan menginventarisasi beragam jenis program pensiun yang ada di Indonesia.
“Program pensiun sangat variatif, terutama bagi PNS yang mendapat 80 persen dari gaji pokok terakhir. Di BUMN dan perusahaan swasta besar, pesangon sering kali menjadi pilihan, dengan besaran yang berbeda-beda tergantung kebijakan internal,” jelasnya.
Selain itu, perlu perumusan formula baru yang melibatkan tim representatif dari berbagai sektor. Formula yang lebih adil harus dirumuskan melalui tim yang mewakili beragam sektor ini. “Dengan begitu, bisa mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak,” ungkapnya.
Sebagai alternatif, Gitadi mengusulkan penggunaan asuransi yang langsung dibayarkan oleh perusahaan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi alternatif bagi para pekerja dengan gaji kecil.
Ia menambahkan, pemotongan gaji tidak bisa secara tidak langsung menjadi solusi. “Pemotongan gaji memang dapat menjadi alternatif. Tetapi negara harus turut menanggung sebagian dana pensiun pekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan kecil,” pungkasnya. [ipl/kun]
