Madiun (beritajatim.com) – Tiga bakal pasangan calon (bapaslon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Madiun sudah mendaftar ke KPU Kota Madiun pada 28 dan 29 Agustus 2024 lalu.
Pendaftar pertama yakni Bapaslon Maidi-Bagus Panuntun yang mendaftar pada 28 Agustus 2024, kedua Bonie Laksmana-Bagus Rizki Dinarwan, ketiga Inda Raya Ayu Miko Saputri-Aldi Dwi Prastianto yang mendaftar pada 29 Agustus 2024.
Inda Raya sendiri jadi calon walikota Madiun wanita pertama. Sepanjang, Pemilu langsung, Inda Raya adalah wanita pertama yang macung sebagai Calon Wali Kota.
Guru Besar Universitas PGRI Madiun (Unipma) Parji memandang, ketiga Bapaslon memiliki potensi yang sama. Utamanya Bonie Laksmana yang terkesan merupakan pendatang baru.
“Justru Bonie Laksmana ini juga incumbent ya. Peran Pak Bambang Irianto (ayah Bonie, Mantan Walikota Madiun 2009-2016) pasti masih besar,” terang Parji, Jumat (06/09/2024)
Menurutnya, kans ketiga Bapaslon masih seimbang. Ditambah dengan hadirnya Inda Raya-Aldi Dwi menjadikan warna tersendiri. Sehingga, menurunkan tensi dalam Pilkada 2024.
“Yang ramai di lapangan ka Maidi-Bagus Panuntun dan Bonie Bagus Rizki. Kemudian, Adanya Inda Raya dan Aldi Dwi ini jadi warna tersendiri dan menurunkan tensi dalam Pilkada kali ini. Tentu masih dinamis juga ya. Karena belum ada tawaran program yang disampaikan ke masyarakat, dan memang belum ditetapkan dan belum masuk masa kampanye,” terangnya.
Namun, siapapun Bapaslon Walikota-Wakil Walikota-nya, hal yang harus diwaspadai adalah politik transaksional yang maaih kental khususnya di Kota Madiun. Dengan jumlah pemilih sekitar 120.000-an, ada 38 persen orang yang mengharapkan dan menerima politik uang.
“Ini berdasarkan penelitian saya dulu di Pilkada sebelumnya ya. Dan kecenderungannya dari pemilu ke pemilu naik. Jadi, politik transaksional atau politik uang ini adalah sesuatu yang membahayakan masyarakat sendiri. Karena dengan ongkos politik yang besar, kemungkinan korupsi juga tinggi,” terang Parji.
Dia berpesan pada para bapaslon dan masyarakat Madiun yang sudah memiliki hak pilih agar waspada. Dia meyakini semua masyarakat Madiun sudah cerdas, sehingga yang perlu dilihat dari para calon pemimpin adalah isi kepala bukan isi dompet.
“Sebagai akademisi, saya menyarankan masyarakat harus lebih cerdas menentukan pilihan politiknya. Jangan semata-mata terbuai oleh politik uang tetapi harus juga melihat program-program yang memang bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat Kota Madiun itu yang jauh lebih penting,” kata pria kelahiran Kabupaten Ngawi itu.
“Karena kalau terbuai politik uang, tentu ya nanti yang rugi juga masyarakat sendiri karena pengeluaran biaya politik yang terlalu mahal di Indonesia ya itu terbukti merupakan pintu untuk terjadinya korupsi. Nah, di Pilkada itu sangat transaksional maka pintu untuk melakukan korupsi itu peluangnya juga lebih lebar,” tambahnya.
Menurutnya, dengan masyarakat berusaha untuk menjadi pemilih yang cerdas, bermanfaat. Karena dengan itu, dia menganggap bisa mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang lebih berintegritas.
“Tentu saya mengharap ini tidak hanya untuk warga Kota Madiun saja. Tapi, termasuk warga sekitar Madiun dan Jawa Timur,” pungkasnya. [fiq/beq]
