Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional (HAPPI), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (BEM FISIP Unair) bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) menggelar serangkaian acara di kampus FISIP Unair pada 29-31 Agustus 2024. Peringatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga sarat dengan pesan penting tentang memorialisasi, terutama terkait dengan kasus kejahatan HAM penghilangan paksa yang menimpa dua mahasiswa Unair, Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah.
Tuffahati Ullayyah, Presiden BEM FISIP Unair, mengungkapkan bahwa peringatan HAPPI diharapkan dapat terus mengingatkan seluruh warga kampus, baik dosen maupun mahasiswa, akan tragedi kemanusiaan tersebut. “Harapannya orang akan terus mengingat tragedi kemanusiaan ini, terutama mahasiswa seperti saya yang hanya mengenal sosok dua mahasiswa Unair korban penghilangan paksa melalui berita dan literasi yang ada,” ujarnya pada Jumat (30/8/2024).
Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah adalah mahasiswa FISIP Unair yang menjadi korban penculikan pada Maret 1998. Sampai saat ini, nasib mereka masih tidak diketahui. Peringatan HAPPI 2024 di Unair mengusung tema “Abadi dalam Memori, Menjaga Bara Api Reformasi”, yang diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk pameran lukisan bertema kejahatan HAM karya seniman dan aktivis Yayak Yatmaka serta pemutaran film Yang Tak Pernah Hilang.
Puncak peringatan ini adalah mimbar demokrasi yang menampilkan orasi kemanusiaan dari sejumlah dosen Unair, seperti Hotman Siahaan, Airlangga Pribadi, dan Pinky Saptandari. Acara juga diwarnai dengan penampilan musik bertema kritik sosial dari Suar Marabahaya dan Lontar Band. Aktivis HAM Usman Hamid dari Amnesty Indonesia turut serta dalam acara ini, tidak hanya berorasi tetapi juga menyanyikan lagu-lagu bertema HAM.
Andre Siswanto, Ketua Panitia HAPPI 2024, menjelaskan bahwa tema “Abadi dalam Memori, Menjaga Bara Api Reformasi” dipilih karena masih adanya perjuangan yang belum selesai dalam memorialisasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Salah satunya adalah kasus penghilangan paksa terhadap Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah, yang menjadi korban operasi penculikan oleh militer yang dipimpin seorang jenderal yang dalam Pemilu lalu terpilih sebagai presiden,” jelasnya.
Andre menambahkan bahwa peringatan HAPPI 2024 di Surabaya membawa pesan penting untuk merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap kasus penghilangan paksa. “Memorialisasi merupakan alat untuk melawan lupa atas kejahatan kemanusiaan di masa lalu, dan agar tragedi serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
Memorialisasi, menurut Andre, juga berperan penting dalam membangun pengetahuan dan pembelajaran dari masa lalu, yang menjadi jembatan untuk menciptakan peradaban yang lebih baik di masa depan, dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia. “Saat ini kami sedang berjuang untuk bisa mendirikan monumen demokrasi di Unair, sebagai peringatan terhadap peristiwa pelanggaran HAM dan penghormatan atas martabat korban,” tambahnya.
Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional diperingati setiap 30 Agustus, sebagai hasil dari kesepakatan bersama oleh PBB atas Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa. Konvensi ini mewajibkan negara-negara dalam piagam PBB, termasuk Indonesia, untuk memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Di Indonesia, penghilangan paksa menjadi masalah serius, dengan lebih dari 53.000 kasus tercatat oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada 2020. Kasus-kasus tersebut berasal dari berbagai peristiwa kejahatan kemanusiaan, seperti kasus petrus, Tanjung Priok, Talangsari, serta penculikan aktivis pada 1997-1998. Peringatan HAPPI diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus penghilangan paksa di masa depan dan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang belum tuntas.
Selain kerja sama dengan Ikohi dan BEM FISIP Unair, peringatan HAPPI 2024 juga diinisiasi oleh beberapa lembaga lainnya, termasuk Yayasan Kurawal, Yayasan Tifa, Yayasan Citakita, Perguruan Rakyat Merdeka, Komunitas Kawan Herman-Bimo, dan LPM Berdikari. [but]
