Pada 27 Nopember 2024 digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Ini pesta demokrasi tingkat lokal pertama. Agenda politik ini berlangsung di era transisi pemerintahan, dari rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke rezim Presiden Prabowo Subianto (PS).
Model pilkada langsung, khususnya Pilgub Jatim, telah berlangsung sebanyak tiga kali: Tahun 2008, 2013, dan 2018. Ketiga Pilgub itu berproses ketika rezim politik di aras pusat kekuasaan sedang bekerja dalam kondisi normal. Bukan di masa transisi seperti sekarang.
Ketika Pilgub Jatim 2024 berproses, transisi pemerintahan sedang berlangsung. Di hari pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang, rezim PS baru sekitar satu bulan memegang dan mengendalikan pusat kekuasaan di Jakarta.
Bagaimana dinamika politik pilkada, khususnya Pilgub Jatim 2024, yang berlangsung di masa transisi rezim politik dari Jokowi ke PS? Pertama, proses politik pilgub di level provinsi, seperti Jatim, tak mungkin lepas dari pengaruh dan dinamika elite di aras nasional. Setidaknya antarkekuatan yang bertarung di tingkat nasional pada Pilpres 2024 lalu, tak menutup kemungkinan, bakal juga turun ke bawah dan menjalani kontestasi politik serupa di tingkat provinsi. Tentu, model dan konfigurasi pertarungan politik yang terjadi bisa saja tidak sama persis dan dengan varian lain.
Poros Hambalang, menyebut kekuatan politik yang digalang Partai Gerindra dan sejumlah partai lain yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan tokoh sentral PS, mengusung dan menjagokan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai bakal cagub dan cawagub.
Di sisi lain, Poros Perubahan secara kasat mata tak memunculkan kandidat di Pilgub Jatim 2024. PKS, PKB, dan Partai NasDem kelihatannya mengambil jalan lain. PKS melabuhkan dukungan kepada Khofifah dan Emil Dardak. PKB bakal membentuk poros politik sendiri dengan mengusung dan mendukung kandidat lain. PDIP kemungkinan besar merajut koalisi politik dengan PKB, sekali pun elite partai ini memiliki relasi dan komunikasi politik yang baik dengan Khofifah. Suara elite Partai NasDem masih mengamati dan mencermati dinamika politik yang sedang bergerak cepat terkait Pilgub Jatim 2024.
Kedua, sekiranya pertarungan antarkandidat di Pilgub Jatim 2024 berpola head to head, kandidat dari Poros Hambalang yang mengusung Khofifah dan Emil Dardak bakal bertarung versus kandidat dari Poros Teuku Umar-Raden Saleh, istilah yang merujuk pada PDIP dan PKB. Perkembangan politik hingga hari ini, Kamis, 31 Juli 2024, dari Poros Teuku Umar-Raden Saleh, muncul sejumlah figur yang dipandang layak bertarung, yakni Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Budi ‘Kanang’ Sulistyanto, Abdul Halim Iskandar, dan KH Marzuki Mustamar.
Elite PDIP dan PKB belum menjalin dan teken kontrak politik berjalan seiring di Pilgub Jatim 2024. Peluang membuka dan kerja sama politik antarkedua partai besar di Jatim sangat terbuka, walaupun PKB dengan 27 kursi di DPRD Jatim bisa mengusung sendiri kandidat gubernur dan wagub tanpa koalisi dengan partai lain. Kedua partai ini menghadapi realitas politik regional tak mudah dalam mengambil keputusan terkait pencalonan, di mana kandidat kompetitornya adalah seorang petahana yang disokong pendukung tradisional militan dan terbukti loyal.
Selain itu, petahana memperoleh dukungan politik dari semua partai yang baru saja memenangkan Pilpres 2024. Spirit dan kepercayaan diri politik petahana dan partai pendukung sedang di titik maksimal menghadapi Pilgub Jatim. Di sisi lain, elite Poros Teuku Umar-Raden Saleh belum lama menelan kekalahan di pilpres dan tak memiliki kandidat dengan tingkat elektabilitas politik sangat meyakinkan menghadapi pilgub ini. Hal itu setidaknya merujuk pada hasil survei elektabilitas sejumlah lembaga kredibel dalam beberapa tempo terakhir.
Ketiga, Pilgub Jatim 2024 berlangsung ketika format dan konfigurasi relasi antarelite politik nasional sedang mencari formasi baru pasca-Pilpres 2024. Implikasi politik kontestasi politik di negara-negara demokrasi Liberal Barat mengakibatkan dua fenomena. Pertama, pihak yang menang masuk tampuk dan mengendalikan kekuasaan politik sesuai periode yang ditentukan. Kedua, pihak yang kalah berada di luar kekuasaan dan membentuk pseudo kabinet dan menjalankan fungsi kontrol politik di parlemen.
Kelaziman politik demokrasi dari pemilu itu tak terjadi presisi di Indonesia. Pilpres 2024 memunculkan pola relasi dan interaksi politik khas Indonesia. Di mana pihak yang menang bisa saja merangkul dan membuka komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan kepada pihak yang kalah. Realitas politik itu sebagian besar disambut dengan tangan terbuka oleh pihak yang kalah. Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar bisa dipastikan masuk pemerintahan rezim PS. Begitu pun dengan PKB, peluang politik masuk pemerintahan tidaklah kecil. Hanya PKS yang belum memperoleh sinyal politik diberikan peluang gabung pemerintahan.
Itulah realitas model khas demokrasi Indonesia yang lebih banyak disemangati nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Demokrasi politik yang mendorong spirit kebersamaan dan kolaborasi politik dalam pembangunan. Sehingga ruang kontrol politik di alam demokrasi Indonesia tak sebebas praktek demokrasi di banyak negara Barat.
Relasi dan interaksi antarelite politik nasional yang sedang mencari format dan konfigurasi politik baru adalah fenomena yang seringkali tak mudah dipahami elite politik lokal yang sedang menghadapi pertarungan politik di pilkada. Sekalipun format dan formula koalisi di pilpres tak sekonyong-konyong bisa sama persis di pilkada. Ada begitu banyak adaptasi politik yang disesuaikan dengan dinamika politik lokal. Namun demikian, spirit memenangkan pilkada di banyak kabupaten/kota dan provinsi oleh elite KIM telah lama didengungkan.
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com.
1 Komentar
pendidikan politik yang baik