Bondowoso (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bondowoso mengajukan KH. Mohammad Hasan Abdul Muiz sebagai pendamping KH. Abdul Hamid Wahid dalam Pilbup Bondowoso 2024.
Pengajuan ini merespon pernyataan Ketua DPC PKB Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir bahwa bakal calon wakil bupati (bacawabup) mendampingi Ra Hamid diserahkan pada PPP.
DPC PPP Bondowoso merespon serius tawaran rekonsiliasi dari PKB itu. Guna mewujudkan pasangan Aswaja jilid II di Pilbup Bondowoso November 2024 nanti.
Bahkan, DPC PPP Bondowoso langsung menggelar rapat internal di Ponpes Manbaul Ulum pada Rabu (10/7/2024) kemarin.
Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bondowoso, Barri Sahlawi Zein membenarkan rapat internal tersebut. Namun ia menyerahkan pernyataan resmi terpusat pada bidang Kominfo.
“Satu sumber ke mas Ahmadi ya. Bagian humas DPC,” kata Sahlawi kepada beritaJatim.com, Kamis (11/7/2024).
Beritajatim.com pun meminta keterangan kepada Ahmadi, Bidang Kominfo DPC PPP di kantornya. Ahmadi mengungkapkan beberapa hal terkait rekonsiliasi Aswaja jilid II atau berkoalisinya PKB dan PPP.
“Kami menyambut baik dari apa yang ditawarkan oleh saudara ketua DPC PKB Bondowoso melalui media beberapa hari yang lalu,” kata Ahmadi.
Katanya, DPC PPP Kabupaten Bondowoso merespon serius pernyataan Ketua DPC PKB, H. Ahmad Dhafir.
“Saking seriusnya menanggapi itu, maka kita kemarin mengadakan rapat DPC untuk membahas terkait tawaran dari PKB,” ucapnya.
Dalam rapat internal tersebut, DPC PPP menawarkan sosok tunggal yakni KH. Mohammad Hasan Abdul Muiz sebagai pendamping Ra Hamid.
“Karena memang di PPP kader terbaiknya adalah beliau. Kita sudah menganalisa bahwa sosok yang pas mendampingi Ra Hamid adalah Kiai Hasan,” terangnya.
Pihaknya berharap ke depan antara PKB dan PPP berkoordinasi via dunia nyata untuk benar-benar mewujudkan paslon Aswaja jilid II di Pilbup Bondowoso 2024-2029.
“Setelah kita bahas di rapat kemarin, agar lebih serius dan lebih fokus konsep rekonsiliasi ini, maka kita harus berkomunikasi di dunia nyata,” pintanya.
“Adapun hasilnya nanti gimana, tergantung kedua belah pihak,” imbuh Ahmadi.
Ia menyatakan, pengajuan ini bisa diterima ataupun ditolak, tergantung sikap PKB Bondowoso.
“Bisa jadi, bisa enggak. Kita lihat keseriusan dari PKB. Sebab kita tahunya hanya melalui dunia maya. Dunia nyatanya kita belum ketemu,” akunya.
Awalnya, DPC PPP Bondowoso yang meraup 7 kursi di parlemen periode 2024-2029, percaya diri dengan mengusung kader sendiri sebagai Bacabup. Tapi ‘arah angin’ tampak berubah.
“Karena adanya arahan dari masayikh, dari para sesepuh, bahkan masyarakat secara umum, agar melakukan rekonsiliasi, kebersamaan dengan PKB yang dalam hal ini yang punya basis kultur yang sama,” urainya.
Ia menilai, berpasangan dengan PKB yang meraup 16 kursi, bakal jadi koalisi ideal untuk menyatukan kultur NU dalam kontestasi politik daerah.
“Sama-sama partainya kiai, sama-sama partainya ulama, ini agar bersama-sama. Ya kita terima itu, kita laksanakan. Dan selaras dengan apa yang ditawarkan oleh ketua PKB,” jawabnya.
Ahmadi menegaskan jika pengajuan sosok Kiai Hasan sudah final, walaupun semua keputusan mutlak ada di DPP PPP.
“Jika mereka (PKB) tidak berkenan dengan sosok yang kita tawarkan, maka tidak ada pilihan lain, kita tancap bendera sendiri,” sergahnya.
Menariknya, PPP Bondowoso mengaku menyiapkan opsi sosok Bacabup lain apabila tidak jadi ‘bersanding” dan justru ‘bertanding’ melawan PKB.
“Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Kalau internal ada beberapa nama lah yang disiapkan, termasuk koalisinya sudah kita persiapkan,” tuturnya.
Kendati demikian, koalisi PKB dan PPP menjadi prioritas sebab hasil dawuh dari para ulama.
“Karena yang paling pantas, kader yang militan ya Kiai Hasan,” nilai Ahmadi. [awi/beq]
