Jember (beritajatim.com) – Isu pelayanan kesehatan menjadi sorotan Bupati Hendy Siswanto dan Anggota DPRD Jawa Timur Muhammad Fawait dalam acara paparan visi dan misi bakal calon bupati yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, di Hotel Rembangan, Minggu (26/5/2024).
Dalam paparannya, Fawait mengatakan, sejumlah kabupaten yang memiliki nominal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang lebih kecil daripada Jember bisa menanggung pengobatan warga. “Ke depan, warga yang ber-KTP Jember bila sakit di mana pun harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Apa bisa, Gus? Kalau tidak bisa, jangan jadi bupati,” katanya.
Menurut Fawait, sektor kesehatan di Jember pada 1998 dan 1999 jauh lebih baik dibandingkan Malang Raya. “Tapi hari ini, jangankan dengan Malang, Rumah Sakit Umum Daerah Jember kalah kapasitas IGD (Instalasi Gawat Darurat)-nya dibanding Kabupaten Bondowoso,” katanya.
“Maka (pelayanan) kesehatan ini perlu perbaikan, perlu sebuah kebijakan yang betul-betul berfokus pada kesehatan. Salah satunya adalah perbaikan sistem BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),” kata politisi Partai Gerindra ini.
“Saya tidak mau ketika kesehatan ini gratis tapi asal. BPJS wajib tapi pelayanannya asal. Maka ke depan, untuk pelayanan BPJS, saya ingin, orang-orang miskin, orang-orang fakir, punya dokter pribadi. Pastikan ini semua. Bagaimana caranya? Kita ini sudah ada BPJS, baik yang mandiri, maupun yang dibayari pemerintah yang bernama PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang merupakan kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah,” kata Fawait.
Fawait ingin ada pendampingan untuk warga miskin dalam layanan kesehatan. “Maka ke depan harus ada relawan yang mendampingi orang-orang miskin, yang dibayari BPJS-nya. Kalau bisa mereka konsultasi ke dokter pakai hand phone yang kita tahu namanya telemedicine,” katanya.
Fawait ingin warga miskin di Jember bisa melakukan kontrol kesehatan gratis dengan dibiayai BPJS Kesehatan. “Bahkan saya ingin 45 puskesmas di Jember setiap bulan mengunjungi orang-orang yang punya BPJS, terutama yang punya penyakit seperti diabetes, ginjal, stroke, dan sebagainya,” katanya.
“Kalau sebulan ada sepuluh rumah, maka dalam sebulan ada 450 rumah. Kalau setahun, bisa ribuan rumah yang dikunjungi oleh dokter atau petugas kesehatan puskesmas,” kata Fawait.
Fawait mengatakan, cara seperti ini bisa dilakukan di Kabupaten Lamongan yang memiliki nominal APBD tak jauh berbeda dengan Jember. “Masa Jember tidak bisa. Kalau tidak bisa, jangan jadi bupati. Maka saya pastikan ada reformasi birokrasi di bidang kesehatan,” katanya.
Sementara itu, dalam paparan terpisahnya, Hendy mengingatkan kembali soal program pelayanan kesehatan bernama (Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus Penduduk Jember yang Efektif dan Efisien). “Ini masih belum tersosialisasi lebih banyak. Masih ada warga kita yang belum tahu tentang J-Pasti Keren. J-Pasti Keren ini adalah program kesehatan yang seratus persen tidak bayar alias gratis,” katanya.
Selain Hendy dan Fawait, PAN juga mengundang mantan bupati Faida dan mantan kepala Dinas Pendidikan Jember Achmad Sudiyono. “Mudah-mudahan dengan paparan visi-misi hari ini yang disampaikan masing-masing calon bupati semakin memberikan pendidikan lebih luas lagi kepada PAN,” kata Ketua DPD PAN Jember Abdussalam. [wir]






