Surabaya (beritajatim.com) – Dalam pertimbangan dinamika politik di negara-negara Muslim, perdebatan mengenai otoritarianisme dan demokrasi menjadi fokus utama. Meskipun demokrasi elektoral telah menemukan tempat di beberapa negara, mayoritas masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif dan inklusif.
Faktanya, sebagian besar negara Muslim masih dikelompokkan sebagai otoriter. Penyebab kompleks di balik fenomena ini melibatkan faktor internal dan eksternal yang saling terkait.
Sejarah kolonialisme yang intens di wilayah tersebut meninggalkan warisan yang kuat, termasuk pembentukan batas-batas nasional yang sering tidak memperhitungkan keragaman etnis dan agama. Hal ini menciptakan tantangan bagi negara-negara baru yang merdeka untuk membangun identitas nasional yang inklusif dan sistem pemerintahan yang efektif.
Selain itu, pengaruh Barat, baik melalui intervensi langsung maupun pengaruh budaya dan politik, juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik di banyak negara Muslim.
Intervensi Barat tidak selalu mengarah pada promosi demokrasi, sebaliknya, sering kali mengejar kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka sendiri. Contohnya, dukungan yang diberikan oleh negara-negara Barat kepada rezim otoriter di Timur Tengah dan Afrika Utara bertujuan untuk mempertahankan stabilitas, melindungi kepentingan ekonomi mereka, dan memastikan keamanan Israel.
Ini menciptakan paradoks di mana negara-negara yang secara resmi menganut nilai-nilai demokrasi justru mendukung penguasa otoriter demi kepentingan strategis.
Selain itu, faktor internal seperti rentenisme, terutama yang berkaitan dengan minyak, menjadi salah satu penyebab utama otoritarianisme di negara-negara Muslim. Ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam sering kali memperkuat struktur kekuasaan yang otoriter, dengan penguasa memanfaatkan kontrol atas rente untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ini menciptakan hubungan patron-klien yang menghambat perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Peran Islam dalam politik juga menjadi fokus perdebatan. Beberapa melihat Islam sebagai penyebab otoritarianisme, sementara yang lain menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ideologi, patriarki, dan pengaruh ulama memainkan peran yang sama pentingnya.
Islamisasi hukum dan peningkatan peran ulama dalam pembuatan kebijakan sering dikaitkan dengan peningkatan otoritarianisme di negara-negara Muslim. Namun, penting untuk diingat bahwa Islam memiliki keragaman interpretasi dan aplikasi yang luas, sehingga sulit untuk menyederhanakan peran agama dalam politik.
Selain itu, ketiadaan ekonomi yang kompleks menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan otoritarianisme di negara-negara Muslim. Meskipun beberapa negara telah mencapai tingkat pendapatan yang cukup tinggi, struktur ekonominya seringkali tidak memadai untuk mendukung demokrasi yang stabil.
Tanpa adanya kelas borjuis independen, masyarakat sipil yang kuat, dan institusi politik yang inklusif, demokrasi sulit untuk berkembang. Dengan demikian, untuk memahami dinamika otoritarianisme dan demokrasi di negara-negara Muslim, diperlukan pendekatan yang holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait.
Faktor-faktor eksternal seperti sejarah kolonialisme dan intervensi Barat, bersama dengan faktor internal seperti rentenisme dan peran agama, semuanya berkontribusi pada kompleksitas politik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai perubahan menuju demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang konteks politik, ekonomi, dan sosial negara-negara Muslim.
Judul Buku: Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan
Sub Bab: Otoritarianisme dan Demokrasi
Penulis: Ahmet T. Kuru
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
Tahun Terbit: 2020
