Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dindik Jatim) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama 38 kabupaten/kota terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) tahun 2024.
Besaran dana Bosda Madin provinsi dianggarkan sebanyak Rp200.450.190.000. Perjanjian kerja sama ini diharapkan agar kabupaten/kota di Jatim menganggarkan dana sharing Bosda Madin di tahun 2024 ini.
Pasalnya, pendidikan di tahun 2023 lalu hanya ada 27 daerah saja yang menganggarkan dana sharing untuk Bosda Madin. Adapun sharing anggaran ini berasal dari APBD Pemprov dan APBD kabupaten/kota.
“Kita harapkan seluruh kabupaten/kota dengan adanya PKS dan dana sharing Bosda Madin ini dapat membantu BPOPP yang hanya teranggarkan 6 bulan sehingga bisa menutupi kebutuhan untuk 6 bulan berikutnya,” ujar Kadindik Jatim Aries Agung Paewai, Kamis (4/4/2024).
Ia melanjutkan, bahwa berbeda dengan BPOPP, peruntukkan dana Bosda Madin ini nantinya untuk biaya pendidikan siswa dan insentif guru swasta. Namun, besaran nominalnya tentu berbeda.
Misalnya, untuk siswa Madin Ula, Paket A dan Paket A Pondok Pesantren sebesar Rp 15 ribu/bulan. Kemudian untuk siswa Madin Wustho, Paket B, Paket B Pondok Pesantren dan SMP PKL sebesar Rp 25 ribu/bulan.
Selanjutnya untuk insentif guru Wustho/Ula sebesar Rp 300 ribu/bulan, terakhir untuk insentif guru Salafiyah Ula, Salafiyah Wustho, SMP Satu Atap, guru SD/MI, guru SMP/MTs juga sebesar Rp 300 ribu/bulan.
Aries menyebutkan, adapun jumlah lembaga yang akan menerima Bosda Madin tahun 2024 dari 38 kab/kota ini adalah untuk Ula 16.877 lembaga, Paket A 7 lembaga, Wustho 4.602 lembaga, Paket B 4 lembaga dan swasta sejumlah 23.328 lembaga.
“Semua daerah mendapatkan dana Bosda Madin. Tapi tidak semua daerah menganggarkan dana sharing. Jadi kita harapkan dengan penandatanganan kerjasama kepala daerah yang hadir dapat menganggarkan dana sharing Bosda Madin,” ungkap Aries.
Diketahui, ada 11 daerah yang belum sharing dana Bosda Madin, antara lain Pacitan, Ponorogo, Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Ngawi, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Kota Blitar dan Sumenep. [ipl/ian]
