Banyuwangi (beritajatim.com) – Sejumlah sivitas akademika perguruan tinggi di Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar aksi moral pada Rabu (7/2/2024). Mereka menyatakan sikap dan seruan moral terhadap pentingnya proses pelaksanaan hukum, HAM, dan demokrasi di Indonesia.
Aksi ini dilandasi oleh keprihatinan sivitas akademika terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses demokrasi, khususnya menjelang Pemilu 2024. Mereka menilai bahwa inkonsistensi Presiden dalam pernyataan dan sikap, politisasi ASN dan aparat negara, intimidasi, dan politisasi bantuan sosial telah menyebabkan degradasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Nilai fundamental etika keadaban publik dilanggar dalam proses demokrasi sehingga mengkhawatirkan masa depan demokrasi Indonesia,” ungkap Ervina Wahyu Setyaningrum, Korlap Pernyataan Sikap dan Seruan Moral Sivitas Akademika Banyuwangi.
Sivitas akademika juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi dan DKPP yang menyatakan adanya pelanggaran etika berat dalam pelaksanaan hukum pada tahapan Pemilu 2024. Mereka menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi peristiwa yang melibatkan partisipasi rakyat tanpa rasa takut dan intimidasi.
“Demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu 2024 seharusnya menjadi peristiwa demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat tanpa rasa takut dan intimidasi. Sehingga, diperlukan adanya keadilan, jujur dan adil. Itu demi mendapatkan pemimpin terbaik yang akan memperjuangkan kesetaraan, kemerataan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Ervina.
Aksi moral ini merupakan bentuk kepedulian sivitas akademika terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Mereka berharap agar pemerintah dan semua pihak terkait dapat menegakkan hukum, HAM, dan demokrasi secara adil dan transparan. [rin/beq]
