Surabaya (beritajatim.com) – Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tegas mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal keteladanan dalam politik. Peringatan ini muncul lantaran kondisi politik nasional saat ini sedang gaduh dan berpotensi rusak.
Koordinator acara Dr Martadi menyebut, sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab sivitas akademika sebagai moral force untuk memastikan dan menjaga agar dinamika politik tidak berpotensi merusak kesatuan bangsa.
“Kami turut memberikan kontribusi, memberikan spirit moral dan mengingatkan semua bahwa pemilu bukan segalanya. Goal akhir dari pemilu ialah menciptakan NKRI yang sejahtera, adil dan makmur untuk semua masyarakat,” ujar Martadi, Senin (5/2/2024).
Martadi menegaskan, seruan ini tidak ditujukan kepada pihak, kelompok atau individu tertentu, tetapi sebagai pesan kepada seluruh masyarakat dan elemen bangsa untuk mengawal agar pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari bisa berjalan aman, damai, jujur dan adil.
“Semua pihak juga harus tetap pada koridor etik dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, sehingga bangsa ini tetap bisa utuh dan pemilu mampu melahirkan pemimpin yang membawa bangsa ini ke cita-cita yang diharapkan bersama,” katanya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan mengajak seluruh pihak mensukseskan pesta demokrasi dan menjaga persatuan. Justru bisa menjadi persoalan ketika kampus diam saat melihat dinamika yang memicu perpecahan.
“Tugas kami adalah mengingatkan. Itu dijamin dalam undang-undang sebagai kebebasan akademik,” tuturnya.
Adapun pernyataan sikap guru besar, sivitas akademika, dan alumni Unesa sebagai berikut:
1. Mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat berasaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang bijak dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan untuk suksesnya Pemilihan Umum 2024.
3. Mendorong kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara dan Pemerintah, TNI, dan Polri untuk menjaga netralitas dan tidak memihak dalam Pemilihan Umum 2024.
4. Mendorong semua pihak untuk menghargai kebebasan akademik sebagai bagian dari otonomi kampus yang konstitusional, tanpa ada tendensi kepentingan politik, namun semata-mata untuk menjaga peradaban dan nilai-nilai demokrasi.
5. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan edukasi dan literasi politik kepada masyarakat sehingga terhindar dari informasi yang bersifat hoaks dan ujaran kebencian agar terwujud pemilihan umum 2024 yang jujur, adil, aman dan damai.
6. Mengajak seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak golput, memilih sesuai hati nurani dan menghargai perbedaan pilihan. [ipl/beq]
