Surabaya (beritajatim.com)– Kritik dari kalangan kampus yakni civitas akademika kaitan kekecewaan mereka pada sikap Presiden Jokowi dianggap tidak memberi contoh baik dan dinilai tidak netral pada pelaksanaan Pemilu 2024 makin meluas.
Mereka menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang mondar mandir di beberapa tempat dengan dalih memberikan bansos namun disinyalir dan berpotensi menjadi jurkam secara tak resmi pada salah satu paslon yang tak lain adalah putra sulungnya sendiri.
Berikut beritajatim.com lansir deretan universitas dan kampus yang sudah melakukan aksi berupa mimbar akademik ataupun petisi kaitan ketidaknetralan Presiden Jokowi.
1. UGM
Aksi pertama menggelar mimbar akademik yang bernama Petisi Bulaksumur datang dari UGM Yogyakarta. Pada 31 Januari 2024 sore mereka membuat petisi untuk mengingatkan Presiden Jokowi yang dinilai telah menyimpang agak jauh dari jalur demokrasi.
Lewat Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakang presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah nyata menyikapi gejolak politik dalam Pemilu 2024.
2. UII
Genap sehari usai UGM Yogyakarta menelurkan Petisi Bulaksumur giliran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 1 Februari menggelar aksi serupa berupa mimbar akademik. Dalam mimbar akademik ini civitas akademika terdiri dari dosen, guru besar, jajaran mahasiswa dan seluruh karyawan menyampaikan kritik pada Jokowi.
Berbeda dengan UGM, mimbar akademik UII dipimpin langsung oleh Rektor UII. Ia menyesalkan mengenai terkikisnya sikap kenegarawan Jokowi akhir akhir ini.
4 indikator gejala yang menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Keempat indikator tersebut yaitu:
Pertama, pencalonan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengambilan putusannya sarat intervensi politik. Bahkan dinyatakan terbukti melanggar etika dan menyebabkan Hakim MK Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK.
Kedua, diperjelas dengan pernyataan ketidaknetralan institusi kepresidenan oleh Jokowi dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak.
Ketiga, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden. Lantaran ditengarai sarat nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan capres cawapres tertentu.
“Keempat, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi,” bunyi pernyataan sikap tersebut.
3. Universitas Khairun Ternate
Teriakan kekecewaan pada Presiden Jokowi juga datang dari kawasan Indonesia Timur. Sivitas akademisi Universitas Khairun (Unkhair) di Ternate, Maluku Utara juga mengungkapkan kritik kepada Jokowi melalui petisi. Mereka berkumpul di Kampus Unkhair, Ternate Selatan, Ternate, pada Jumat, 2 Februari 2024.
Sama dengan UGM, petisi ini merupakan bentuk seruan kebangsaan untuk seluruh rakyat Indonesia agar menjalankan pendidikan politik yang baik dan menyelamatkan demokrasi dari koridor yang tidak sehat.
Dalam petisi juga dikeluhkan mengenai tertindasnya rakyat Maluku Utara akibat eksploitasi alam tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat.
4. Universitas Andalas (Unand)
Sivitas akademika Unand juga menyampaikan manifesto penyelamatan bangsa pada Jumat, 2 Februari 2024 di pelataran Convention Hall Universitas Andalas. Petisi tersebut merupakan bentuk keresahan sivitas akademika Unand menjelang pemilu 2024. Mereka menilai banyak hal yang tidak wajar terjadi belakangan.
Penggagas Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas, Hary Efendi Iskandar, mengatakan tujuan dari manifesto penyelamatan bangsa adalah sebagai bentuk dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Hary mengatakan keadaan bangsa yang tidak baik-baik saja itulah yang membuat Sivitas Akademika Unand memutuskan untuk turun ke jalan.
5. Universitas Hasanuddin (Unhas)
Sejumlah guru besar dan dosen Unhas Makassar turut menyampaikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Jokowi lantaran prihatin atas perkembangan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Mereka mengingatkan kepada Kepalanya Negara dan semua pejabat agar mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Kritikan ini dilakukan di 2 Februari 2024 kemarin.
Mereka juga mengingatkan agar pemerintah serta masyarakat senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. Forum tersebut juga meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.
6. UI
Sivitas akademika Universitas Indonesia UI Jakarta akhirnya menyusul juga menyampaikan keresahan dan prihatin terhadap hancurnya tatanan hukum dan demokrasi menjelang pemilu 2024. Hal itu mereka sampaikan di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat, 2 Januari 2024. Pernyataan sikap mengkritik Jokowi itu dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo.
Prof. Tuti, sapaan Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, pihaknya kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Menurutnya, sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
Selain itu, mereka juga miris terhadap hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik dan berbagai kelayakan hidup.
“Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan yang telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa,” kata Harkristuti.
Tak hanya 6 universitas ini dikabar masih banyak civitas akademika yang mengkritik sikap Jokowi selama ini seperti Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan beberapa universitas lain di seluruh Indonesia. [aje]
