Malang (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Malang (IKA Unisma) memberikan pernyataan sikap terhadap presiden Joko Widodo. Ketua IKA Unisma, Mohammad Nuruddin, S.Pt., M.P., memandang bahwa sikap presiden Jokowi telah menyebabkan matinya demokrasi sehingga presiden harus sadar diri.
“Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan itu sudah kabur batasnya. Padahal sebagai kepala pemerintah seharusnya bersikap netral, tidak berpihak,” kata Gus Din, sapaanya, ditemui saat pelantikan IKA Unisma, Sabtu (3/2/2024).
Ketua IKA Unisma menyayangkan kehadiran Jokowi di banyak tempat dengan tidak cuti sebagai presiden untuk memastikan kenaikan persentase suara salah satu paslon. “Itu dilakukan melalui politisi bansos itu kita sayangkan,” ujarnya.
Menurut Nuruddin, sebagai kepala pemerintah, presiden seharusnya netral. Presiden harus memastikan penyelenggaraan pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif lebih pada keutuhan NKRI karena sudah termaktub dalam sumpah presiden.
“Dua simbol presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan mau tidak mau akan mematikan kontestasi pemilu. Ini bukan sekedar persoalan pergantian kepemimpinan nasional, tapi juga persoalan demokrasi,” tegas Gus Din, sapannya.
Demokrasi terjadi ketika proses kepanitiaan penyelenggara pemilu dipastikan jujur dan netral. Selain itu, perlu dipastikan berani jika ada aparat pemerintah yang melakukan proses keberpihakan pada salah satu paslon maka perlu ditindak.
“Semua itu tidak dilakukan. Proses demokrasi ini, ini tidak lagi demokrasi yang dimaknai masyarakat. Penyelenggara pemilu melalui KPU dan Bawaslu sejatinya memastikan proses berjalannya demokrasi, hari ini itu tidak menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana regulasi aturan yang berlaku,” ungkap Gus Din.
Dia juga mencontohkan soal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia. Menurutnya, KPU lebih dahulu perlu berkonsultasi dan beraudiensi dengan DPR, khususnya komisi 2.
“KPU terlambat, dia menjalankan putusan MK yang baginya inkrah, padahal keputusan itu harus putusan publik, karena subjeknya publik, belakangan baru dilakukan, tapi itu hanya sekedar formalitas,” nilai Gus Nuruddin.
Bagi IKA Alumni Unisma, semua persoalan itu menjadi tanggung jawab presiden. Matinya demokrasi dimulai dari presiden yang tidak menjalankan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
Disinggung soal pembelaan Jokowi tentang hak warga negara dalam memilih, Gus Din memandang bahwa secara teknis dan administratif presiden boleh melakukan itu. Namun, posisinya pada presiden yang terlibat dalam kontestasi pemilu.
“Seperti tahun 2014 atau 2019, saat ini Jokowi tidak pada posisi itu. Saat ini posisinya harusnya memastikan presiden sebagai dua simbol tidak boleh mengatasnamakan pribadi untuk menguntungkan salah satu kelompok, apalagi sanak family,”
Menurut ketua IKA Unisma periode 2024-2029 ini, persoalan moral etika politik memang tidak diatur dalam konstitusi dan baik regulasi pemilu. Namun diatur dalam undang undang dasar bahwa presiden sebagai kepala negara dan pemerintah harus netral dan tidak berpihak.
“Kita harapkan soal etik, apalagi sebagai kepala negara dan pemerintahan atau orang paling tinggi di Republik Indonesia. Pada sisi etika ini, dia harus memastikan adanya kepastian pemilu jujur adil dan rahasia,”
Dia menyayangkan presiden tidak menjalankan moral dan etika. “Saat itu tidak dijalankan, dia kemana, pasti tujuannya ke salah satu paslon, itu gampang ditebak. Karena dia memulai, dia pula yang harus akhiri. Setidaknya meminta secara moral kepada masyarakat Indonesia terhadap perilakunya dia,”
Nuruddin juga berharap para alumni dan perguruan tinggi lain di kota Malang dapat menyadari sisi bahaya ketika demokrasi di kontrol kekuasaan. Persoalan ini bukan ranah hukum dan regulasi, melainkan ranah moral dan etika.
“Mudah mudah para alumni dan perguruan tinggi di Malang menyadari sisi bahaya jika demokrasi di kontrol kekuasaan, hasil pemilu dari sisi itu jadi cacat moral dan politik. Ini bukan persoalan hukum dan regulasi, tapi secara etik dan moral itu menimbulkan kekecewaan dan tidak puas. Resiko ini korban sosialnya adalah rakyat itu sendiri,” kata Gus Din menutup.
Di sisi lain, Rektor Unisma, Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si., meminta agar civitas akademika Unisma turut mengawal demokrasi dengan pemilu yang jujur dan adil. Dia berharap pemilu dapat menghasilkan presiden dan wakil rakyat yang berkualitas bagus.
“Semua bagian dari kita tidak hanya diserahkan kepada KPU dan Bawaslu saja, tetapi seluruh masyarakat harus mengambil bagian terutama di lingkungan Unisma untuk mengawasi kondisi,” ujar Maskrui.
Terkait pernyataan sikap IKA Unisma, Maskuri menyebut bahwa IKA juga bagian dari Unisma. “Alumni sudah menyatakan sikap, itu sudah menjadi bagian dari Unisma,” katanya.
Pernyataan sikap IKA-Unisma
Adapun poin pernyataan sikap dari IKA-Unisma sebagai berikut:
1. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar Demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan Oligarki dan Dinasti;
2. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan rahasia serta bebas dari praktek dan perilaku koruptif;
3. Mendesak dan meminta Presiden sebagai penyelenggara tata kelola p memerintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024;
4. Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
(dan/ian)
