Bojonegoro (beritajatim.com) – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Muchlasin Afan mengatakan bahwa permasalahan sekolah rusak belum pernah terselesaikan secara tuntas dalam lima tahun terakhir.
Dia membenarkan jika salah satu kendalanya ialah tidak adanya bidang khusus yang menangani sarana dan prasarana (sarpras) di Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Bojonegoro.
“Setelah beberapa kali rapat dengan Dindik, kami telah memberikan rekomendasi kepada eksekutif agar menunjuk kepala bidang khusus sarpras berikut jajaran staf yang kompeten dibidangnya,” ujar Politikus Partai Demokrat, Rabu (3/1/20234).
Sementara diketahui, data dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Bojonegoro pada 2022 mencatat ada sebanyak 227 bangunan sekolah dasar (SD) yang mengalami rusak sedang hingga berat. Dari jumlah itu, tahun 2023 hanya 147 bangunan yang diperbaiki atau rehab.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dindik Bojonegoro, Zamroni mengatakan, kendala yang menyebabkan belum semua bangunan SD yang rusak itu belum sepenuhnya direhab karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk mengatasi bangunan.
Guna mengatasi kendala itu, mantan Kepala SMPN 5 Bojonegoro ini mengaku telah mengusulkan adanya bidang baru khusus sarpras di lingkup Disdik dan bukan sebagai salah satu seksi di bawah Bidang Dikdas.
Para staf dalam seksi sarpras disebutnya berlatar belakang bukan sarjana teknik, melainkan sarjana pendidikan. Oleh sebab itu pada 2024 diharapkan terbentuk bidang sarpras sehingga dapat melayani lebih maksimal dalam perbaikan gedung.
“Jadi Bidang Dikdas bisa lebih fokus mengurusi perihal mutu pendidikan, saat ini usulan pembentukan bidang sarpras tersebut sudah kami presentasikan di Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) Pemkab Bojonegoro,” pungkas alumni IKIP PGRI Bojonegoro itu. [lus/ian]
