Banyuwangi (beritajatim.com) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD menyampaikan akan memutihkan hutang atau kredit macet nelayan dan petani saat kampanye di Banyuwangi. Itu merupakan salah satu program jika nanti dirinya terpilih menjadi wakil presiden berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo.
Menurutnya, nilai hutang nelayan dan petani di Indonesia tidak sebanding nilainya dengan jumlah korupsi di negeri ini.
“Saat ini hutang nelayan dan petani mencapai Rp 186 Miliar dan petani sekitar Rp 600 Miliar, nanti kita usahakan untuk diputihkan sehingga para nelayan tidak punya hutang lagi kepada negara,” tegas Mahfud MD saat kampanye di Taman Suropati, Kecamatan Muncar, Jumat (28/12/2023).
Menurut Mahfud petani dan nelayan menjadi target utama pasangan ini. Tujuannya, agar lebih menyentuh kesejahteraan dan kehidupan yang layak.
“Sehingga petani lebih tenang bekerja dan mengharap hasilnya dari apa yang dikerjakan itu di antar merupakan nelayan dan petani kecil. mereka akan jadi target utama untuk dibantu menuju kesejahteraan atau kehidupan yang lebih layak,” ungkapnya.
Mahfud menyebut, melihat kondisi saat ini negara harus hadir untuk menyelesaikannya. Karena, banyak nelayan dan petani yang tidak menikmati hasil dari melaut maut tani.
“Saat ini tanggungan ada sekitar 8,25 kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan. Sehingga agar potensi laut Indonesia bisa memberikan manfaat optimal maka kelompok yang bekerja di sektor itu akan diberi perhatian khusus dan diberi pembebasan dari hutang,” katanya.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bukti nilai hutang nelayan dan petani tak sebanding dengan hasil tangkapan korupsi. Saat ini, jumlah angka rampasan korupsi senilai ratusan triliun.
“Itu tidak ada sepersepuluhnya dari korupsi yang terjadi di Indonesia kalau kita hapus korupsi lalu mencari uang dari rampasan-rampasan korupsi kalau hanya mencari uang Rp 725 Miliar untuk petani dan nelayan itu soal mudah yang penting kita bersama korupsi kita harus babat, penegakan hukum, aparat tidak boleh menjadi backing, tanah laut dan hutan,” pungkasnya. (rin/ian)
