Banyuwangi (beritajatim.com) – Perkembangan dan kemajuan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi memang selalu menjadi daya tarik. Tidak hanya menarik kedatangan wisatawan untuk menikmati keindahannya, tetapi ternyata ada hal lain di balik itu.
Salah satunya juga menarik para akademisi dari sejumlah universitas. Contohnya, akademisi Universitas Pertahanan tertarik meneliti upaya percepatan pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana TNI (Purn) Prof. Marsetio mengatakan, Banyuwangi merupakan daerah yang mengalami kemajuan pesat salah satunya pariwisata. Karena itu, pihaknya ingin mendalami tentang bagaimana upaya daerah mewujudkannya.
Baca Juga: Viral, Warga Kawedanan Magetan Copoti Bendera Parpol di Tugu Persimpangan
“Salah satu alasan kami melakukan penelitian di Banyuwangi karena kami nilai Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki kebijakan yang cukup baik terkait pariwisata,” ujar Laksamana TNI (Purn) Marsetio saat bertemu dengan Bupati Ipuk Fiestiandani.
Salah satu tim dosen peneliti Unhan Dr. Bayu Asih Yulianto yang turut dalam rombongan menambahkan, selain mendalami implementasi kebijakan pariwisata Banyuwangi, Unhan juga akan memberikan sejumlah rekomendasi untuk pengembangan pariwisata Banyuwangi.
“Kami akan melakukan kajian pengembangan wisata bahari di Banyuwangi dengan mempertimbangkan potensi wisatawan yang berasal dari Bali. Analisis dilakukan terhadap kemungkinan integrasi paket wisata Banyuwangi dan Bali Barat demi peningkatan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi,” imbuhnya.
Baca Juga: Terlibat Deklarasi Paslon, PNS Bangkalan Dipanggil Bawaslu
Sementara itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberikan apresiasi pada tim peneliti Unhan atas pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi riset terkait pariwisata. Ipuk mengatakan pariwisata sebagai lokomotif untuk mewujudkan kesejahteraan di Banyuwangi.
Karena, sifat pariwisata yang multiplier effect, pariwisata akan mendorong berbagai sektor untuk tumbuh bersama.
“Kebijakan pariwisata ini menjadi umberella bagi pembangunan di Banyuwangi. Dimana, tidak hanya Dinas Pariwisata yang mengurusnya. Tapi, semua SKPD juga turut serta mengambil peran untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkap Ipuk.
Kebijakan itu, lanjut Ipuk, membuat pertumbuhan wisata di Banyuwangi dapat dicapai dengan cukup baik. Hasilnya, dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan saat ini.
“Pertumbuhan pariwisata tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan,” tegasnya.
Ipuk lalu mencontohkan bagaimana Banyuwangi konsisten melarang berdirinya hotel melati baru, dengan alasan memproteksi iklim usaha rakyat. Kebijakan ini mengafirmasi tumbuhnya homestay-homestay di desa yang dikelola oleh warga.
Baca Juga: Koordinator TPDI: Harus Ada Orang yang Selalu Ingatkan Soal Demokrasi dan Pemilu yang Jurdil
“Dengan cara tersebut, secara perlahan ekonomi di daerah mulai bergeliat. Kunjungan wisatawan Banyuwangi dari tahun 2010 sekitar 670 ribu, kini terus melonjak tajam. Bahkan pada tahun 2018 dan 2019 sempat tercatat 5 juta wisatawan berlibur ke Banyuwangi. Pendapatan perkapita rakyat Banyuwangi yang semula tahun 2010 Rp 20,86 juta per tahun kini (2023) menjadi Rp 53,87 juta per tahun,” papar Ipuk
“Dan hal ini juga berdampak pada pengurangan kemiskinan di Banyuwangi. Bila pada tahun 2010 tercatat 11,25 persen, kini angka kemiskinan Banyuwangi 7,34 persen (2023). Ini adalah terendah dalam sejarah Banyuwangi,” imbuhnya. (rin/ian)
