Gubernur Khofifah Apresiasi Kelompok Petani Hutan

Mojokerto (beritajatim.com) – Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2023 di Ubaya Training Center (UTC), Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

“KUPS, KTH dan LMDH sebagai kumpulan petani yang mengelola dan mengembangkan usaha di bidang kehutanan di dalam kawasan hutan, memiliki peran yang sangat penting. Kelompok petani hutan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui produk usaha perhutanan. Merekalah yang menjadi bagian penjaga kelestarian alam dan lingkungan, hutan sosial harus terus kita maksimalkan,” ungkapnya, Selasa (28/11/2023).

Dengan adanya kelompok-kelompok tersebut, lanjut mantan Menteri Sosial RI ini, dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan seperti hasil hutan kayu. Melihat peran dan fungsi mereka yang sangat penting, menurut Gubernur perlu adanya pendampingan dan fasilitas untuk kelompok tani khususnya pada skala usaha yang memadai.

“Jadi harus terus didorong dan didukung aspek usahanya sehingga perlu adanya pendampingan, integrasi dan kolaborasi baik antar Kemeterian/Lembaga terkait di pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Provinsi dan kabupaten/kota penting untuk bersama-sama membantu pengembangan usaha dan bisnis petani hutan,” katanya.

Sehingga kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi ajang memperkuat jejaring dan pengembangan usaha para petani hutan. Pengembangan usaha petani hutan, lanjut Gubernur merupakan potensi yang besar. Terlebih Jawa Timue memiliki produk komoditas hutan yang sangat tinggi. Saat ini komoditas yang dikembangkan oleh KTH/LMDH dan KUPS, di Jawa Timur tercatat ada 62 jenis potensi komoditas.

“Dari jumlah tersebut, rata-rata produk komoditas petani hutan Jatim telah layak ekspor dan mampu menembus pasar internasional. Sebagai contoh, kopi agroforestri dengan merek Javeast Coffee’ berhasil diekspor ke Mesir secara bertahap hingga 200 ton dengan total nilai lebih dari Rp 6,2 miliar pada bulan November 2022. Javeast Coffee ini merupakan merek dagang yang digunakan untuk memasarkan hasil kopi petani hutan dari tiga kabupaten,” jelasnya.

Yaitu Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Adanya produk hutan kualitas ekspor ini, tentunya membuka akses pasar bagi kopi produksi petani hutan yang dikembangkan melalui sistem tanam agroforestri yang berdampak positif terhadap lingkungan.

“Selain kopi, komoditas ekspor KTH/LMDH lainnya yang tembus pasar internasional yaitu Rajangan Daun Talas Beneng, sebagai pengganti tembakau, atau kepentingan herbal. Di Kabupaten Nganjuk, Jombang dan Mojokerto terdapat 24 KTH/LMDH yang bermitra dengan ekportir untuk areal tanam seluas ±171 ha dengan tujuan ekspor ke Australia,” ujarnya.

Di Kabupaten Lumajang, Kediri, Blitar dan Tulungagung KTH/LMDH juga telah berhasil ekspor. Permintaan terbesar rajangan Daun Talas ini datang dari Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Uni Emirat Arab. Komoditas lainnya yaitu Gula Aren cair  produksi KTH di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan juga mampu menembus pasar ekspor di Canada, dengan volume ekspor perdana pada Pebruari 2023 sebesar 1,3 ton gula aren cair.

“Jadi intinya kita terus mendorong agar terwujudnya kelompok-kelompok usaha yang produktif, mandiri dan mampu menembus pasar ekspor. Kumpulan petani yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar Kawasan hutan di Jatim terdapat 5.370 lembaga KTH dengan keanggotaan 239.346 KK, LMDH sejumlah 1.829 lembaga dengan keanggotaan sejumlah 544.050 KK,” paparnya.

Gubernur mengapresiasi kepada kelompok perhutanan sosial atas inisiasi dan produktivitasnya bagi desa dan lingkungan sekitar. Gubernur menyebut, sebagian besar desa wisata yang memiliki keindahan dan keunggulan kompetitif maupun komparatif sebagian dikelola dari kelompok perhutanan sosial.

“Terima kasih kepada panjenengan semua atas inisiasi desa devisa, inisiasi desa wisata. Dan Insyaallah sudah memberikan produktivitas yang luar biasa bagi desa dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, jumlah kemiskinan ekstrem di Jatim turun hingga menjadi 0,82 persen,” tambahnya.

Capaian tersebut merupakan kolaborasi bersama semua pihak termasuk KPS, KTH dan LMDH yang selama ini telah mengelola dan mengembangkan usaha dibidang kehutanan yang berada di desa-desa. Karena, tegas Gubernur, berbagai capaian pembangunan di Jatim termasuk kemiskinan ekstrem di Jatim turun ekstrem sekali.

BACA JUGA:

Satgas Pangan Polres Malang Pastikan Stok Bahan Pokok Aman

Sekedar diketahui, berdasarkan data KLHK melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2011, luas kawasan hutan dan kawasan konservasi di daratan Jatim seluas 1.357.640,00 ha. Luas kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani di Provinsi Jawa Timur seluas 1.127.514 ha. Pasca UU CK, luas kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani di Jatim menjadi seluas 625.482 ha atau sebesar ±45,38 persen.

Yakni dari total luas kawasan hutan Perum Perhutani di Pulau Jawa dan luas KHDPK di Jatim seluas 502.032 ha atau sebesar ± 45,48 persen dari total alokasi KHDPK di Pulau Jawa. Pada kegiatan ini juga dipamerkan beberapa produk petani seperti Kopi Agroforestri, porang, talas, madu hutan, olahan mangrove, kerajinan bambu, kerajinan limbah kayu dan lain sebagainya. [tin/but]