Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mattalitti, mengajukan seruan tegas kepada Presiden dan aparat penegak hukum Indonesia untuk mengatasi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh para pemburu rente dalam pembentukan kebijakan impor di berbagai kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tanah Air.
Pemburu rente disinyalir telah mengintegrasikan diri dalam lingkaran kekuasaan, dengan potensi merusak tata niaga dan mengaburkan data yang vital.
Sebagai contoh konkret, LaNyalla mengangkat isu kebingungan dalam pengelolaan data kebutuhan gas bumi yang menjadi masalah serius dalam Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Akibatnya, terjadi surplus gas yang terpaksa dijual di pasar global, meskipun kebijakan impor gas alam seharusnya didasarkan pada data yang akurat.
“Ketidakteraturan data ini mengilhami persoalan impor gas alam, yang berawal dari laporan kementerian yang diyakini oleh Presiden bahwa Indonesia akan menghadapi defisit gas hingga tahun 2040. Padahal, Indonesia memiliki pasokan gas bumi yang cukup. Pasar domestik hanya mengonsumsi setengah dari produksi nasional. Jika semua pembangkit listrik batubara beralih ke gas bumi dan semua kilang menggunakan gas, impor sebenarnya tidak diperlukan,” kata LaNyalla.
BACA JUGA:
HUT ke-19 DPD, LaNyalla Komitmen Perkuat Kedaulatan Rakyat
LaNyalla menduga kebingungan ini dan permasalahan kebijakan terkait dapat dihubungkan dengan campur tangan para pemburu rente, pengusaha yang memiliki hubungan erat dengan penguasa dan terlibat dalam pembentukan kebijakan demi keuntungan pribadi.
“Pembelian dari pihak ketiga menciptakan peluang bagi mereka untuk memperoleh keuntungan yang dapat dibagi-bagikan,” kata dia.
Selain itu, LaNyalla juga mengamati adanya permasalahan seputar kebijakan impor bahan pokok di Kementerian Perdagangan. Dia menjelaskan, hampir sembilan bahan pokok, kecuali bawang merah, diimpor.
Hal ini menghasilkan keuntungan besar bagi importir per kilogram, yang akhirnya dibagi-bagikan. “Ini adalah masalah yang perlu diatasi. Mereka ingin cepat menghasilkan uang,” tegas LaNyalla.
BACA JUGA:
LaNyalla Sorot Kekerasan Pelajar: Solusi Sistemik Diperlukan
Mengingat kondisi ini, LaNyalla meminta pemerintah, terutama Presiden dan aparat penegak hukum, untuk berfokus pada tindakan tegas terhadap para pemburu rente ini, meskipun dia sadar bahwa tugas ini tidak mudah. Sebagian besar dari mereka sudah terlibat dalam penyusunan kebijakan.
“Tantangan terbesar adalah jika mereka telah merasuki lingkaran pembuat kebijakan, bahkan menjadi pembuat kebijakan itu sendiri. Mereka menggunakan politik sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi dan membangun kerajaan bisnis mereka sendiri,” ucap dia. [beq]
