Pemkab Mojokerto Anggarkan Rp 20 Miliar untuk Bawaslu

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akhirnya sepakat anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp20 miliar. Kesepakatan tersebut setelah dilakukan rapat konsolidasi bersama Bupati Mojokerto dan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Dalam rapat konsolidasi yang digelar beberapa kali, anggaran Pilkada 2024 turun dari sebelumnya Rp24 miliar hingga akhirnya disepakati menjadi Rp.20 miliar. Sedangkan saat itu, Pemkab Mojokerto menawar anggaran Pilkada 2024 untuk Bawaslu Kabupaten Mojokerto sekitar Rp15 miliar.

Kesepakatan alokasi anggaran hibah Pemkab Mojokerto untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 tersebut masih sebatas komitmen. Sehingga untuk realisasinya akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH) anggaran Pilkada 2024.

“Cuma memang belum tanda tangan NPDH, ya kita komitmen secara saja secara lisan. Jadi kita ketemu dengan Bupati, audiensi dan silaturahmi dengan formasi baru kita, juga membahas dana Pilkada. Beliau juga menyepakati, di angka 20 itu rasional,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, Jumat (29/9/2023).

Pihaknya masih menunggu peraturan dari Peraturan KPU (PKPU) untuk NPDH tersebut. Rencananya penandatanganan NPDH anggaran Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada, bulan November 2023. Menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Kemendagri yang membahas soal kemungkinan Pilkada 2024 berpotensi maju lebih awal.

“Masih menunggu PKPU-nya, untuk NPDH itu kita menyesuaikan karena kan Pilkada 2024 serentak. Kemarin kan juga ada RDP Komisi 11 yang membahas terkait Pilkada yang dimajukan, dari yang sudah direncanakan yakni November menjadi September 2024. Terkait itu, PKPU-nya jadwal Pemilukada juga otomatis akan maju,” jelasnya.

BACA JUGA:

Launching Koperasi Kepala Desa, Ini Harapan Bupati Mojokerto

Sementara itu, Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budi Sulistyo menambahkan, pihaknya telah sepakat dengan Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk anggaran Pilkada 2024 yakni sebesar Rp20 miliar. Mekanismenya, penandatanganan NPDH dana Pilkada 2024 akan direalisasikan 40 persen dan 60 persen di tahun 2024.

“Masih berproses, ya sekarang Raperda P-APBD masih tahapan evaluasi di Pemprov. Ada kemungkinan juga Pilkada (Mojokerto) itu tidak jadi November, bisa jadi September sehingga rencananya NPDH anggaran Pilkada 2024 kemungkinan ya akan dipercepat,” pungkasnya. [tin/but]