Surabaya (beritajatim.com) – Persoalan kabut polusi di Jakarta menyita perhatian banyak pihak lantaran mengancam keselamatan dan kesehatan manusia. Fenomena ini disebut akibat emisi polutan yang dilepas melebihi kapasitas lingkungan.
Peneliti lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Arry Febrianto mengatakan jika fenomena polusi ini membuat lingkungan tidak dapat melakukan pemulihan secara alami.
“Polutan tersebut kemudian mengalami reaksi perubahan dengan cahaya matahari di atmosfer lalu membentuk kabut pekat seperti yang terlihat di langit Jakarta akhir-akhir ini,” katanya, Senin (4/9/2023).
Data dari Vital Strategies menyebut, rata-rata tahunan konsentrasi polutan PM2,5 di Jakarta lebih tinggi empat sampai lima kali dibandingkan standar kualitas udara World Health Organization (WHO).
Baca Juga: Muhaimin Netralkan Kampanye Hitam Terhadap Anies Baswedan
Menurut Febri, angka itu menunjukkan tingginya tingkat konsentrasi pencemar pada daerah ini. Sehingga, itu bisa mengakibatkan kerusakan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut, penyakit paru-paru obstruktif kronis, kanker paru-paru, hingga kematian dini.
Menyoroti langkah penyelesaian yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta, Febri mengaku ada sejumlah hal yang dapat diperhatikan. Salah satunya soal penyemprotan air ke jalanan dan gedung tinggi.
Menurutnya, meski dinilai tidak berpengaruh pada masyarakat, langkah ini justru baik karena dapat meminimalisasi polutan yang berasal dari debu jalan. Polutan jalan kota sendiri berkontribusi sekitar 1-6 persen di musim penghujan dan 9 persen di musim kemarau terhadap polusi di Jakarta.
Baca Juga: Kebakaran Hutan Gunung Lawu di Jogorogo Ngawi Meluas
Kebijakan lain yang diberlakukan saat ini adalah Work From Home (WFH). Febri menilai, signifikansi pengaruh langkah ini perlu dihitung untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya.
Perhitungan ini melibatkan data empiris terkait jumlah, jenis, serta proporsi penggunaan kendaraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah DKI Jakarta terhadap total kendaraan di pusat ekonomi negara ini.
Terkait pengadaan kendaraan listrik, Febri mengakui jika langkah ini bisa saja menjadi solusi mengurangi emisi di jalanan. Namun, penggunaan batubara yang menghasilkan emisi tinggi tidak bisa diabaikan.
“Perlu ditinjau kembali aturan dan kebijakannya agar tidak hanya sekadar memindahkan polusi dari jalanan ke pembangkit listrik,” tandasnya.
Di sisi lain, Febri mengimbau agar masyarakat lebih bijak menggunakan energi. Penggalakan pemakaian transportasi publik, penghijauan, serta memilah dan mengolah sampah harus terus dilakukan.
Baca Juga: Kurangi Polusi, Wali Kota Eri bersama Seluruh Pegawai Pemkot Surabaya ke Kantor Gunakan Angkutan Umum
“Masyarakat juga dapat membantu meminimalisasi jejak karbon dari distribusi produk dengan meningkatkan penggunaan produk lokal,” tuturnya.
Pemerintah, kata dia, mestinya meningkatkan strategi pengendalian kualitas udara baik dari sumber yang bergerak maupun sumber yang tidak bergerak. Program pemantauan emisi real time berkelanjutan juga dapat dibuat lebih praktis dengan digitalisasi.
Tak hanya itu, menurutnya peningkatan standar baku mutu berikut regulasi dan penegakan hukum serta peningkatan transisi energi ke energi baru terbarukan juga diperlukan.
Baca Juga: UB Pecahkan Rekor MURI, 15.488 Maba Menulis Esai
Dosen Teknik Lingkungan ITS itu juga menyampaikan bahwa bahwa polusi udara tidak hanya di luar ruangan tapi juga di dalam ruangan. Sehingga, masyarakat perlu mengetahui sumber pencemar yang ada di sekitar dan cara meminimalisirnya.
Sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perbaikan kualitas lingkungan pun dibutuhkan untuk menaikkan kualitas lingkungan tersebut. “Bumi adalah rumah kita semua, maka mari kita harus jaga dan rawat bersama,” pesan Febri. [ipl/ian]
