Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Surabaya Survei Center (SSC), Mochtar W Oetomo mengatakan, pembiayaan atau ongkos politik akan semakin ringan, jika caleg memiliki modal popularitas dan akseptabilitas.
“Dia sudah dikenal dan disukai. Ini membuat biaya jadi lebih ringan. Sebenarnya ini seperti simbiosis mutualisme, pragmatis dan ukurannya uang. Dulu yang ngajari kan politisi. Kebanyakan wakil rakyat setelah jadi lupa, akhirnya rakyat nagih di depan dong. Masyarakat jadi waspada, dan mengambil janji di depan,” kata Mochtar kepada beritajatim, Selasa (15/8/2023).
Ke depan, lanjut dia, politisi atau caleg harus mampu menghadirkan program yang menyentuh masyarakat. Sehingga bisa menghilangkan pragmatisme seperti itu.
“Biaya politik memang sangat besar untuk menjadi anggota DPR RI, apalagi dapil neraka. Untuk terpilih, tidak harus karena uang yang besar. Dengan uang yang minim, tapi efektif dan tepat sasaran juga bisa terpilih. Itu juga sangat tergantung dengan profesionalisme dan soliditas tim, pemetaan tepat terhadap suara dan kompetitor, serta perumusan strategi mendulang suara. Banyak nama-nama top dengan biaya besar juga nggak jadi pada Pemilu 2019. Sebut saja ada Fandi Utomo, Hayono Isman, Maruli Hutagalung dan Abraham Sridjaja,” jelasnya.
Sementara itu, seorang konsultan politik yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, bahwa rata-rata biaya politik yang harus dikeluarkan untuk maju di Dapil Jatim 1 DPR RI mencapai angka Rp20 miliar.
“Itu total semua kebutuhan A hingga Z, mulai A day to H day,” tuturnya.
BACA JUGA:
Soroti Partisipasi Perempuan Pemilu 2024, Doktor UGM: Strategi Elektoral Caleg Perlu Banyak Dukungan
Dia menjelaskan, biaya Rp20 miliar itu untuk berbagai macam kebutuhan hingga caleg tersebut terpilih. Yakni, untuk biaya survei tiga kali, desain pemenangan, konsultasi, pendampingan, canvasing, coverage media (media massa dan media sosial), real count, saksi TPS target, pembiayaan Tim (komplet), pengawalan suara dan tembakan sasaran.
Caleg Demokrat untuk DPR RI Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo), Ali Affandi La Nyalla yang dikonfirmasi terpisah membantah, jika untuk menjadi anggota DPR RI dapilnya harus menyediakan biaya politik sebesar Rp20 miliar.
“Nggak benar. Kalaupun keluar sampai segitu, apa bisa kembali? Saya kira masyarakat saat ini sudah mulai cerdas. Insya Allah masyarakat akan memilih wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi mereka,” tuturnya singkat.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyinggung soal politik uang dalam pemilu. Cak Imin menyebut bahwa suvenir harian dari caleg kepada warga agar dirinya dipilih, ada yang hingga memberikan kulkas.
Cak Imin awalnya menanggapi pidato mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj terkait bahaya politik uang di acara pidato kebudayaan di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat. Said Aqil sendiri memberikan pidato sebelum Cak Imin.
“Apa yang disampaikan oleh Kiai Said dengan politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik. Hari ini yang saya lihat wajah-wajah caleg yang kelihatannya miskin, pasti masa depannya agak suram,” kata Cak Imin dalam tayangan YouTube NU Channel, Jumat (11/8/2023) silam.
Cak Imin menginginkan agar para aktivis bisa lolos ke Senayan. Akan tetapi dihadapkan dengan ongkos politik.
“Saya sendiri sebagai salah satu yang menginginkan bahwa banyak aktivis yang harus duduk di legislatif, banyak yang latar belakang ideologisnya jelas, itu sampai hari ini agak prihatin, apalagi kalau di Jakarta,” kata dia.
BACA JUGA:
Ketua DPD Partai Golkar Jatim: Peran Caleg Vital di Sistem Pemilu Terbuka
Dia kemudian mengaku prihatin dengan calon DPR RI yang maju dari daerah pemilihan Jakarta yang membutuhkan biaya politik yang mahal. Biaya politik menurutnya mencapai Rp 40 miliar pada pemilu.
“Di Jakarta ini teman-teman yang jadi tiga-empat kali itu, itu kira-kira buat orang NU akan sangat tidak mungkin jadi DPR dari Dapil DKI Jakarta. Cost-nya sekitar Rp 40 miliar, ada yang Rp 20 miliar nggak jadi, ada yang Rp 25 miliar nggak jadi, yang selalu jadi itu yang sekitar 40 miliarnya,” tutur dia.
Bagaimana dengan biaya politik sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) yang dikenal sebagai dapil neraka?
Pada Pemilu 2019, ada 10 kursi yang diperebutkan di Dapil Jatim 1. Mereka yang terpilih adalah Puti Guntur Soekarno PDIP (139.794 suara), Syaikhul Islam PKB (140.631 suara), Rahmat Muhajirin Gerindra (86.274 suara), Adies Kadir Golkar (106.106 suara), Bambang DH PDIP (123.906 suara), Sungkono PAN (50.606 suara), Sigit Sosiantomo PKS (45.775 suara), Arzeti Bilbina PKB (53.185 suara), Indah Kurnia PDIP (56.437 suara) dan Lucy Kurniasari Demokrat (28.378 suara).
Selain musisi Ahmad Dhani, penyanyi Andre Hehanusa, Sundari Soekotjo, dan nama artis Manohara Odelia Pinod tercatat tidak lolos menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.
Artinya, nama artis besar dan terkenal pun belum tentu jaminan untuk terpilih. Belum lagi ada nama mantan Kajati Jatim Maruli Hutagalung yang juga gagal terpilih. Selain itu, masih ada nama seperti Sunartoyo, Bambang Harjo Soekartono, Priyo Budi Santoso yang gagal terpilih kembali.
Pada Pemilu 2024 nanti, sejumlah nama besar juga akan maju kembali. Seperti musisi Ahmad Dhani yang bakal bertarung di Dapil 1 Jatim. Selain itu, ada juga nama mantan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, istri mantan Kapolda Jatim Lita Machfud Arifin dan putra Ketua DPD RI Ali Affandi La Nyalla. [tok/beq]
