Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 mendatang sebesar Rp10,8 triliun. Besaran anggaran itu untuk pembangunan infrastruktur Kota Surabaya.
“Proyeksi APBD 2024 nanti sekitar Rp10,8 triliun. Itu dimaksimalkan untuk memenuhi program-program kemasyarakatan, mempercepat pembangunan pelayanan publik, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan berbagai kepentingan terstruktur di masyarakat,” kata Adi, Selasa (8/8/2023).
Menurut Adi, nilai itu sudah dirasionalkan agar tidak membebani masyarakat dengan menyesuaikan pendapatan pajak dan retribusi. Dia bakal memastikan besaran APBD 2024 itu dimaksimalkan untuk melayani kepentingan masyarakat.
Namun, Adi tak memungkiri APBD 2024 sebesar Rp10,8 triliun itu belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan infrastruktur 100 persen. Dia menyebutkan besaran ideal yang dibutuhkan Kota Surabaya untuk pembangunan infrastruktur lebih dari APBD.
“Idealnya lebih besar dari itu (APBD). Kita mempertimbangkan selain kepentingan belanja-belanja yang sedemikian banyak, itu kita cocokkan dengan pendapatannya. Harus diseimbangkan dengan penghasilan,” katanya.
BACA JUGA:
DPRD Surabaya Tinjau Perbaikan Jalan Meletus di Diponegoro, Pastikan Perbaikan Tepat Waktu
Adi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menyebutkan skala prioritas dari pembahasan KUA-PPAS 2024 itu, diantaranya urusan pendidikan. Sebab, konstitusi sudah menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBD setempat.
“Kita sudah menetapkan 21 koma sekian persen di tahun sebelumnya. Tahun depan, kami menggenjot di atas angka 20 persen. Nanti akan dibahas,” tegasnya.
Adi menjelaskan, selain kebutuhan pendidikan pada urusan wajib belajar SD-SMP bisa di cover oleh APBD Kota Surabaya. Ia juga menyebutkan, kebutuhan anggaran pendidikan dan kesehatan bakal dimaksimalkan di angka lebih dari 20 persen untuk APBD 2024.
BACA JUGA:
Sidak Alfamart, DPRD Surabaya Temukan Beberapa Pelanggaran
Selain itu, Adi juga menyinggung terhambatnya pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur yang menjadi pekerjaan rumah Pemkot Surabaya. Bahkan pihaknya mengaku telah mengingatkan berulang kali, jika pembangunan itu sudah mepet dari waktu yang ditentukan.
“Kami sudah ingatkan waktunya makin mepet dan banyak terpotong. Kendalanya hanya lelang, tahun depan masih bisa. Harus disesuaikan dengan regulasi sampai akhir masa jabatan kepala daerah,” kata Adi. [ADV].
