Malang (beritajatim.com) – Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Prof Dr. M. Zainuddin, M.A memaparkan strategi perguruan tinggi (PT) agar terhindar dari lembah kematian (valley of death) di era 4.0.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam gelaran Rapat Koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Pontianak, pada 12 – 14 Juli 2023.
Dalam pidatonya di hadapan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, puluhan Rektor PTKIN, rektor Universiti Malaysia Serawak (Unimas) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Prof Zain menyebut di era industri 4.0 PT menghadapi tantangan serius. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, PT masuk pada lembah kematian atau valley of death.
“Mau tidak mau saat ini diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten dan kompetitif sehingga perlu mereposisi PT agar compatible dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) dan tidak adanya the valley of death PT. Itu pula lantas Presiden Jokowi menghimbau kepada para pimpinan PT untuk mendukung inovasi dalam menghadapi perubahan global dan memenuhi SDM Indonesia yang kreatif, inovatif dan kompetitif,” ujar Prof Zain.
Menurutnya, kebijakan pendidikan tinggi perlu disesuaikan dengan era revolusi digital, antara lain rekonstruksi kurikulum yang memberi keterampilan baru untuk mahasiswa mulai dari kemampuan membuat coding, big data, artificial intelligence. Ruang virtual yang tidak terbatas tidak dapat menjanjikan universalitas atau persamaan hak-hak pendidikan di era industri 4.0.
BACA JUGA:
UIN Malang Dorong Digitalisasi Koperasi MI se-Kota Batu
Perpustakaan juga mengalami transisi dari model berbasis koleksi ke model berbasis layanan yang lebih luas. Ini tidak dapat dihindari, karena siswa/mahasiswa, guru/dosen dan peneliti menghuni lingkungan informasi jaringan yang kaya sumber data dan informasi pada semua bidang pendidikan. Peran perpustakaan tidak hanya untuk mengoleksi buku cetak tetapi juga sebagai bagian dari sistem jaringan yang masif di dunia global.
“Dalam konteks ini ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yakni: identitas, alur kerja dan output lokal yang tidak dapat terpantau saat berbagi publikasi di dunia maya. Mesin sosial dalam skala besar seperti facebook, twitter, wikipedia, dan penelitian kolaborasi antarnegara menciptakan perubahan penting pola sajian perpustakaan,” kata Rektor UIN Malang.
Selain itu, lanjut Prof. Zain, rumusan profil lulusan mengidealkan peran professional dan serangkaian kompetensinya. Program Learning Outcomes (PLO) harus mengacu pada deskriptor jenjang baik program sarjana maupun pasca sarjana yang mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, termasuk seni sejalan dengan bidang keilmuannya dengan riset yang menghasilkan karya inovatif dan teruji.
” Suatu lembaga pendidikan dianggap berhasil dan bermutu, jika lulusannya memiliki kompetensi dan dapat diterima oleh masyarakat. Profil lulusan dengan demikian perlu dirumuskan secara baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (DUDI),” tuturnya.
Menurut guru besar UIN Malang ini, para praktisi dunia kerja dan dunia industri (DUDI) masih menganggap inovasi PT tidak kompatibel dengan kebutuhan industri. Semenatara PT menganggap DUDI tidak menghargai riset dan inovasi PT. Sikap saling menyalahkan ini harus diakhiri.
“Bagaimanapun juga inovasi yang unggul tersebut sangat tergantung pada kualitas riset dan anggaran yang disiapkan. Tentu PT tidak ingin ada istilah the valley of death (lembah kematian), yang menggambarkan kesenjangan antara PT dan DUDI dalam pengembangan produk,” katanya.
BACA JUGA:
Kajian Literasi UIN Malang, Ulil Abshar Abdalla Sampaikan Genealogi Moderasi Beragama
Ia merekomendasikan agar masyarakat melalui para pengusaha dan LSM hendaknya turut serta menyediakan sarana pendidikan yang bermutu dan lapangan kerja yang memadai. Dana sosial baik yang ada dalam pemerintah maupun perusahaan hendaknya diprioritaskan pada pengembangan pendidikan dan SDM.
Seluruh komponen masyarakat harus memiliki komitmen dan kesepakatan bersama untuk menjadi warga negara yang taat azas, mengikuti norma hukum, baik hukum agama maupun pemerintah, sehingga segala macam tindak korupsi dan eksploitasi yang mengakibatkan kerugian negara dan rakyat banyak dapat terhindarkan, termasuk kegaduhan sosial.
Pemerintah hendaknya memiliki good will dan komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan kaum miskin melalui prioritas program pendidikan dan melakukan kontrol yang ketat terhadap anggaran pendidikan, agar tersalurkan secara merata dan benar.
“Politik anggaran untuk riset perlu diperkuat agar makin banyak peneliti yang produktif dan berdaya guna. Program beasiswa LPDP dan Indonesia bangkit (BIB) hendaknya dapat disalurkan secara benar dan tepat sasaran,” pungkas Prof Zain. [dan/beq]
