Surabaya (beritajatim.com) – PDIP menyoroti potensi pemilih ganda dan data invalid dalam penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) KPU. Untuk itu, PDIP meminta seluruh anggota fraksi di DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota mencermati serta mengawal penyusunan DPT.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Wasekjen DPP PDIP, Arif Wibowo dalam Bimtek Fraksi PDIP DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh DPP PDIP di Hotel Borobudur Jakarta selama empat hari pada 22-25 Juni 2023.
Menurut Arif, persoalan DPT terutama data pemilih ganda masih membutuhkan perhatian serius dalam penyelesaiannya.
“Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan untuk terlibat aktif mengikuti tahapan Pemilu secara ketat, bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab,” ujar Arif di Jakarta, Jumat (23/6/2023).
Arif juga menegaskan, Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan mengawal penyusunan daftar pemilih secara berjenjang untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk memilih.
Baca Juga:
PDIP Jatim: Ganjar Hadiri Jalan Sore Bareng Warga Nganjuk
“Terutama pencermatan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 6 Juni sampai 4 Juli 2023,” jelasnya.
Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu menambahkan, pencermatan DPT tersebut untuk mengantisipasi kegandaan data pemilih, pemisahan TPS dalam satu keluarga, potensi elemen data invalid, termasuk data anomali, dan TPS lokasi khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Sampai hari ini kegandaan data pemilih kita masih cukup besar, dalam jumlah yang lebih dari dua juta kegandaan di seluruh Indonesia. Sebab itu, dimintakan agar kegandaan data pemilih, kelak, pada saatnya kita melakukan pemungutan suara sudah tidak terjadi lagi,” terangnya.
Karena itu, pria yang menjabat Ketua DPC PDIP Jember itu menegaskan peran penting struktural partai. Kerja struktural partai harus bergerak secara massif, intensif, dan sistematis.
Baca Juga:
Ratusan Kader PDIP Sumenep Bergerak ke Jakarta
“Karena itulah peran partai dan seluruh aparatur partainya itu sangat dibutuhkan. Demikian masih banyaknya potensi elemen data yang invalid terkait dengan NIK, nama alamat dan sebagainya yang menyangkut pemilih,” terangnya.
“Tentu kerja ini memang kerja yang bersifat massif, intensif, dan sistematis yang akan melibatkan seluruuh jajaran Partai kita mulai dari tingkat pimpinan daerah sampai dengan tingkat anak ranting. Itulah sebabnya, seluruh petugas partai kita yang menjadi anggota fraksi diwajibkan untuk terlibat aktif melakukan pengawalan,” tandasnya.
Kegiatan Bimtek Fraksi PDIP DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang dimeriahkan oleh penampilan Tari Ondel-ondel Betawi itu dihadiri oleh Plh Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Ir Budi ‘Kanang’ Sulistyono, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, dan anggota Fraksi PDIP DPR RI, Dr Andres Hugo Pareira. [tok/beq]
