Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 74 ribu warga Kabupaten Blitar saat ini telah tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Puluhan ribu masyarakat kurang mampu itu pun kini bisa berobat ke rumah sakit secara gratis, karena premi atau iuran BPJS Kesehatannya telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 ribu iuran BPJS milik warga dibayarkan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sisanya dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar.
“Rata-rata anggaran untuk pembayaran premi BPJS itu sekitar Rp.37 miliar,” ungkap dr. Christine Indrawati, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar, Selasa (12/8/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Kesehatan pun setiap tahun mengeluarkan anggaran mencapai Rp.37 miliar untuk pembayaran premi atau iuran BPJS Kesehatan warga. Ini merupakan bukti konkrit dari Pemkab Blitar untuk menjamin akses kesehatan warga kurang mampu.
“Secara umum sudah 77 persen warga Kabupaten Blitar tercover BPJS Kesehatan meski ada yang ikut BPJS Pusat, hingga perusahaan. Kita memang belum mampu mengcover 100 persen BPJS kesehatan warga karena anggaran kita juga belum mampu,” ungkapnya.
Selain mengandalkan APBD, pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk warga ini juga bersumber dari Dana DBHCHT. Seperti pada tahun 2025 ini, total ada 29 ribu warga yang BPJS Kesehatannya dibayari dari DBHCHT.
“Untuk pembayaran PBID (premi BPJS Kesehatan) adalah sekitar Rp.12,6 miliar itu bersumber dari DBHCHT,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Blitar sendiri memang belum mampu mengcover BPJS Kesehatan untuk seluruh warganya. Dari data terbaru jumlah penduduk Kabupaten Blitar sendiri mencapai 1,24 juta jiwa.
Dengan jumlah tersebut, jika Pemkab Blitar mau memberikan jaminan kesehatan 100 persen maka harus siap dana setidaknya Rp125 miliar per tahun. Kondisi itu masih sangat sulit direalisasikan untuk saat ini.
“Kami juga mengimbau kepada masyarakat yang mampu itu agar ikut BPJS Mandiri dan tidak menunggu dari pemerintah pusat atau daerah,” pungkasnya.
Warga Kabupaten Blitar pun menyambut baik upaya dari pemerintah daerah (Pemda) untuk menjamin kesehatan warga. Menurut warga dengan adanya BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemda tersebut mereka jadi tak pusing lagi soal biaya medis.
“Pastinya membantu, kalau tidak ada BPJS Kesehatan berobat ke rumah sakit pasti keluar uang yang tidak sedikit namun dengan adanya BPJS bisa nol rupiah kita,” ucap Nunik, warga Kabupaten Blitar.
Warga pun berharap program ini bisa terus dijalankan. Karena manfaatnya benar dirasakan langsung oleh warga utamanya yang kurang mampu. [owi/beq]
