Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 17 dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang tersebar di Kabupaten Blitar saat ini beroperasi tanpa izin usaha. Padahal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut telah memberikan layanan makanan untuk siswa, ibu hamil, dan balita, meski belum memenuhi kewajiban perizinan.
Kondisi ini tentu membuat publik bertanya-tanya soal keamanan dari makanan yang diproduksi oleh ke-17 dapur MBG. Terkait hal itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti pun menjamin bahwa semua makanan yang dikeluarkan oleh dapur MBG tersebut sudah melalui pengawasan ketat.
Bahkan, sebanyak 700 petugas dapur MBG telah diberikan pelatihan penjamah makanan oleh Dinas Kesehatan. Langkah ini sebagai bentuk pengawalan keamanan dari Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap makanan yang diproduksi oleh dapur MBG.
“Di Dinas Kesehatan ada pelatihan penjamah makanan, yang itu bahwa orang yang bekerja di SPPG terutama yang masak harus punya sertifikat ini dan kita sudah lakukan itu,” ungkap Khusna pada Jumat (17/10/2025).
Selain menjamin kualitas makanan yang diproduksi, Pemerintah Kabupaten Blitar kini juga tengah fokus memberikan pendampingan kepada para SPPG tersebut. Pendampingan ini dalam rangka pengurusan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
“Terkait perizinan ini juga terus kita bahas, terutama SLHS (sertifikat laik higiene sanitasi) itu kita juga sedang kita bahas dengan dinas terkait, ini kita sedang rumuskan,” tegasnya.
Masyarakat sendiri kini berharap agar semua SPPG yang ada di Kabupaten Blitar beroperasi dengan izin lengkap. Harapan ini tak lepas dari kekhawatiran dari kualitas makanan yang diproduksi.
Warga tentu mengharapkan makanan yang diproduksi oleh dapur MBG itu bisa benar-benar terjamin kualitasnya. Tentu dengan adanya izin dan sertifikat laik higiene sanitasi potensi permasalah kualitas makanan bisa diminimalisir.
“Tentu dan pasti harapannya seperti itu, siapa sih yang mau keracunan dengan adanya syarat-syarat dan izin lengkap maka potensi keracunan itu maka akan berkurang,” ucap Nunik warga Kabupaten Blitar. [owi/beq]
