Politik Pemerintahan

Khofifah Khawatir Banyak Relokasi Industri, Jika Pemerintah Tak Lakukan Ini

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berupaya agar industri padat karya berorientasi ekspor di Jawa Timur bisa terus ditumbuh kembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Pihaknya terus melakukan upaya agar industri padat karya berorientasi ekspor tidak akan melakukan relokasi atau bahkan terjadi capital flight.

Karenanya, Khofifah melakukan kunjungan ke industri akas kaki dan industri peralatan rumah tangga yang berbasis padat karya dan berorientasi ekspor di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehari jelang penetapan UMK tahun 2020, Selasa (19/11/2019) lalu.

Kunjungan Khofifah ke industri padat karya itu dilakukan untuk menyerap informasi serta mendapatkan masukan, untuk menjaga agar sektor industri yang membuka luas lapangan kerja bisa tetap survive dan berkembang serta karyawannya terpenuhi kesejahteraannya.

Titik industri padat karya yang dikunjungi Khofifah adalah PT Ecco Indonesia di Jl Raya Bligo No. 17, Bendung Sidoarjo, PT Rajapaksi Adyaperkasa di Jl Raya Candi No. 20, Sidoarjo dan juga PT Maspion di kawasan Aloha Sidoarjo.

Kepada para pimpinan perusahaan tersebut, Gubernur Khofifah meminta agar mereka terus meningkatkan produksinya, sehingga bisa menjadikan Jatim semakin bisa bersaing dan terdepan.

Selain itu, dia juga meminta agar perusahaan-perusahaan ini terus beroperasi di Jatim dan tidak berpindah ke provinsi ataupun negara lain.

“Saya berharap perusahaan ini bisa terus beroperasi di Jatim, dan jangan sampai pindah ke negara atau ke provinsi lain. Serta jika terdapat kendala, pemprov siap mendengarkan dan mencarikan solusi terbaiknya, secara bersama-sama sesuai regulasi yang berlaku,” ucap Khofifah.

Hasil peninjauan ke industri padat karya berorientasi ekspor yang dilakukan, ternyata banyak masukan dan informasi yang didapatkan Khofifah. Misalnya industri alas kaki kini sedang tertekan lantaran adanya penurunan pangsa pasar dunia. Sementara impor sepatu jadi tidak dibatasi, sehingga menekan produk lokal.

“Jawa Timur diharapkan pemerintah pusat bisa mengoptimalkan ekspor terutama di industri alas kaki. Maka, saya datang di dua titik industri alas kaki, yang satu 100 persen produknya diekspor dan yang satu dulu 70 persen produknya diekspor. Namun, hari ini pangsa pasarnya yang semula ke Eropa ternyata mengalami penurunan agak signifikan,” kata Khofifah.

Padahal sektor industri alas kaki ini menurut pemerintah saat ini diharapkan bisa tumbuh pesat sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Selain industri alas kaki, saat ini pemerintah pusat juga menargetkan agar pemerintah daerah terus mendorong dan memanfaatkan peluang eskpor khususnya di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT) yang Jawa Timur juga memiliki potensi yang besar.

“Maka ketika beberapa gubernur diundang rapat kordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu, yang saat itu juga hadir Menko Perekonomian dan beberapa menteri, saya sampaikan, untuk industri yang berbasis padat karya dan berorientasi ekspor di Ring 1 Jatim harus mendapat perhatian khusus. Mereka harus mendapat insentif ekonomi tertentu. Ini karena Pak Presiden sudah memerintahkan, buka lapangan kerja baru dan tingkatkan ekspor,” lanjutnya.

Mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu menyampaikan karena di Ring 1 Jatim, untuk padat karya, sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai penyokong roda ekonomi juga penyedia lapangan kerja dalam skala besar.

“Kalau tidak disupport insentif, saya khawatir akan banyak yang melakukan relokasi industrinya. Yang sudah melakukan relokasi, di Nganjuk misalnya, ada yang relokasi juga di Ngawi,” ujar gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Karenanya, dalam kondisi seperti ini beberapa pertimbangan strategis harus diperhitungkan. Maka dalam penetapan UMK tahun 2020, Khofifah meminta Dewan Pengupahan dan Apindo, untuk terus membangun pertimbangan-pertimbangan untuk membangun iklim berusaha yang kondusif dan konstruktif – produktif.

“Ini dengan harapan tetap bisa membangun keseimbangan antara suasana yang kondusif bagi dunia usaha serta kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja. Iklim ketenagakerjaan yang sehat akan berdampak baik terhadap perekonomian Jawa Timur yang diarahkan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar