Ringkasan Berita
- Ketua MUI KH Anwar Iskandar meminta Presiden Prabowo Subianto mempertahankan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah isu reshuffle kabinet.
- Gus War menilai Purbaya memiliki keberanian dalam menjaga kemandirian ekonomi nasional dan mendukung implementasi Pasal 33 UUD 1945.
- Menurutnya, arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo bertujuan mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi.
- Ia juga meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat selama pemerintah konsisten memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola ekonomi.
- KH Anwar Iskandar Minta Presiden Prabowo Tidak Ganti Purbaya Yudhi Sadewa
Kediri (beritajatim.com) – Di tengah bergulirnya rumor mengenai rencana perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Prabowo Subianto, suara pembelaan muncul dari tokoh agama. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, secara terbuka meminta kepala negara untuk mempertahankan posisi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Ngasinan Kediri yang akrab disapa Gus War itu secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mempertahankan Purbaya Yudhi Sadewa dalam jajaran pemerintah.
Menurut Gus War, Purbaya merupakan sosok yang selama ini bekerja sesuai dengan kepentingan bangsa dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi nasional.
“Pak Purbaya itu orang baik. Orang yang apa adanya. Saya minta Presiden jangan dicopot. Pak Purbaya sudah bekerja sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Nilai Purbaya Berani Menolak Tekanan Eksternal
Dalam pandangannya, salah satu alasan penting mengapa Purbaya perlu dipertahankan adalah karena keberaniannya dalam mengambil sikap terhadap berbagai tekanan ekonomi dari luar negeri. Salah satu prestasi terbesar Menkeu Purbaya adalah keberaniannya menutup pintu bagi intervensi International Monetary Fund (IMF).
Ia memandang lembaga keuangan internasional tersebut kerap menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing yang ingin mendikte dan melemahkan perekonomian negara berkembang seperti Indonesia.
Langkah tegas Menkeu ini dinilai linier dengan komitmen besar Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen demi mewujudkan kemandirian ekonomi yang pro-rakyat.
”Sejak Indonesia ini lahir, presiden sudah berganti sampai delapan kali. Belum ada satu pun kepala negara yang mau melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 ini dengan sungguh-sungguh, kecuali Pak Prabowo. Pidatonya ke mana-mana nyata pro-rakyat, dan itulah hakikat menuju negara mandiri. Tapi negara lain tidak suka, IMF bagian dari yang tidak suka kita maju,” urai KH Anwar Iskandar.
”Pak Purbaya adalah bagian dari upaya untuk menjalankan Pasal 33 itu. Oleh karena itu, orang kecil seperti saya, orang kampung ini, ingin berpesan kepada Pak Presiden: Jangan diberhentikanlah. Ini bukan pesanan. Kita merasakan, berani menolak IMF itu kalau orang tidak punya nyali apa bisa?” tambah Gus War.
Gus War juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selama ini berulang kali menyampaikan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, pasal tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun ekonomi yang berpihak kepada rakyat dan memperkuat kedaulatan bangsa.
“Pasal 33 UUD 1945 sangat pro rakyat. Tujuannya menuju negara yang mandiri. Saya melihat Presiden Prabowo memiliki kesungguhan untuk melaksanakan amanat tersebut,” jelasnya.
Ia menilai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi memerlukan dukungan dari para pembantu presiden yang memiliki visi yang sama. Karena itu, Gus War menganggap Purbaya menjadi salah satu figur yang memiliki peran penting dalam mendukung agenda besar tersebut.
“Pak Purbaya adalah bagian dari upaya untuk menjalankan cita-cita kemandirian ekonomi itu,” tegasnya.
Percaya Kondisi Ekonomi Nasional Tetap Sehat
Menanggapi berbagai sorotan terhadap kondisi keuangan negara, Gus War memilih mempercayai penjelasan pemerintah bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang sehat.
Menurutnya, indikator sederhana yang dapat dilihat masyarakat saat ini adalah stabilitas pasokan pangan nasional yang masih terjaga.
“Kalau hari ini tidak ada krisis pangan, itu menunjukkan fundamental ekonomi bangsa ini masih cukup baik,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai langkah pemerintah dalam memberantas korupsi menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Menurutnya, keuangan negara akan semakin kuat apabila kebocoran anggaran akibat praktik korupsi dapat ditekan secara maksimal.
“Keuangan negara akan rusak kalau terus digerogoti korupsi. Tetapi kalau koruptor ditindak dan tata kelola diperbaiki, tentu kondisi keuangan negara akan semakin sehat,” katanya.
Korupsi Ditindak dan Devisa Meroket Lewat Ekosistem Satu Pintu
Lebih lanjut, Ketua MUI menjelaskan bahwa indikator kesehatan finansial negara saat ini berada pada koridor yang tepat. Keuangan negara hanya akan rusak dan kolaps apabila digerogoti oleh praktik korupsi secara masif. Namun, dengan ketegasan pemerintah saat ini dalam menyikat kasus-kasus korupsi bernilai triliunan rupiah, potensi kebocoran anggaran bisa ditekan dan dialihkan menjadi devisa negara.
Faktor pendorong kesehatan ekonomi lainnya adalah keberanian pemerintah dalam menata ulang tata niaga logistik global melalui kebijakan Satu Pintu untuk Ekspor. Kebijakan ini memutus rantai distribusi komoditas unggulan nasional seperti kelapa sawit dan batubara yang selama ini kerap “mampir” dan dimainkan oleh negara tetangga sebelum sampai ke negara tujuan utama.
Gus War optimistis dengan fundamental ekonomi bangsa saat ini. Ketahanan pangan yang terjaga dengan baik tanpa adanya krisis pasokan menjadi bukti sahih bahwa kolaborasi antara kebijakan presiden dan manajemen keuangan di bawah Menkeu Purbaya masih berada dalam performa terbaiknya.
Harap Presiden Dengarkan Aspirasi Masyarakat
Meski menegaskan dukungannya terhadap Purbaya Yudhi Sadewa, Gus War menekankan bahwa pernyataannya merupakan aspirasi sebagai warga negara yang menginginkan Indonesia semakin mandiri dan kuat secara ekonomi.
Ia berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dalam menentukan arah kebijakan maupun komposisi kabinet ke depan.
“Yang kami inginkan sederhana, Indonesia menjadi negara yang mandiri, kuat, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu saya berharap figur-figur yang bekerja untuk kepentingan bangsa tetap diberikan kesempatan untuk mengabdi,” pungkasnya. [nm/ted]
