Bojonegoro (beritajatim.com)– Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Penyelamat Demokrasi Bojonegoro menggelar aksi demo di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Senin (4/11/2024).
Mereka menyampaikan beberapa tuntutan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, dengan sorotan utama pada kinerja KPU yang dinilai kurang profesional, terutama dalam pelaksanaan debat publik.
Dalam orasi yang disampaikan, Yulianto, salah satu perwakilan massa, mengkritik KPU Bojonegoro karena dianggap gagal menggelar debat publik secara profesional dan independen.
“Kami minta KPU profesional, jangan ada tekanan dari luar yang bisa mempengaruhi independesi, ingat panjenengan sudah disumpah melalui Alqur’an,” ujar Yulianto.
Aksi ini juga menyoroti batalnya pelaksanaan debat publik kedua, yang dinilai sebagai dampak dari ketidakprofesionalan KPU. Para demonstran menuntut KPU agar bertindak adil, tegas, transparan, dan tidak merugikan masyarakat dalam proses demokrasi.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan. Robby menjelaskan bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal dalam menjalankan tahapan pemilu dan memohon maaf jika masih ada kekurangan. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, jika masih dianggap kurang maka kami memohon maaf,” ucapnya.
Terkait batalnya debat publik, Robby menjelaskan bahwa KPU telah berusaha memfasilitasi para calon, baik melalui media massa, media sosial, maupun baliho untuk menyampaikan visi-misi kepada masyarakat.
Selain itu, politisi Bojonegoro sekaligus anggota Komisi A DPRD, Choirul Anam, turut mengomentari kinerja KPU. Menurutnya, KPU Bojonegoro dinilai tidak tegas dalam menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri. “Ya kalau memang tidak sanggup mengemban sebagai panitia pelaksana, mending mundur saja,” ujar Choirul yang akrab disapa Irul.
Irul menambahkan bahwa pihaknya berencana memanggil KPU Bojonegoro kembali untuk membahas keputusan terkait penundaan debat kedua, yang dinilai merugikan masyarakat Bojonegoro karena tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang visi dan misi calon kepala daerah. [lus/beq]
