Wali Kota Mojokerto Kukuhkan Pengurus KKD

Mojokerto (beritajatim.com) – Indeks literasi digital ini terdapat barometer kecapakan digital diantaranya adalah etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat mengukuhkan pengurus Komite Komisi Digital (KKD) Kota Mojokerto.

Puluhan pengurus KKD Kota Mojokerto yang dikukuhkan di Shaba Mandala Madya, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini berlatar belakang berbagai profesi. Diantaranya pemerintah, TNI/Polri, jurnalis, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kejaksaan, berbaur menjadi satu.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan jika Pemkot Mojokerto selalu mendukung target dan tujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Bahwa dalam indeks literasi digital ini terdapat barometer kecapakan digital, diantaranya adalah etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.

“Semangat kita mendukung tujuan dan target apa yang akan dituju oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan peningkatan indeks literasi digital. Dengah dibentuknya KKD ini diharapakan mampu menjaga kondusifitas dan keamanan daerah,” ungkapnya, Kamis (7/12/2023).

Utamanya dalam menghadapi tahun politik 14 Februari 2024 mendatang. Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto berharap penyelenggaraan Pemilu pada, 14 Februari 2024 nanti menjadi Pemilu yang damai, pemilu dingin, adem, tanpa ada perpecahan dan gesekan.

“Semua itu bisa kita antisipasi dengan mencegah munculnya berita-berita hoaks, baik yang disebar melalui media digital maupun media lainnya. Diharapkan agar peran KKD Kota Mojokerto yang strategis ini mampu mengamankan dan mensukseskan Pemilu damai 2024,” katanya.

Sementara itu, Ketua KKD Provinsi Jawa Timur, Arif Rahman mengatakan, jika KKD Jawa Timur menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia. Ini menjadi inisiatif bersama mewujudkan kecapakan digital di Jawa Timur.

“KKD ini menjadi sangat dibutuhkan mengingat saat ini kita memasuki tahun politik dan memasuki tahapan kampanye. Mengaca pada Pemilu 2014, 2017, dan 2019 penuh dengan polarisasi, banyak narasi-narasi perpecahan. Penuh dengan narasi-narasi membelah anak bangsa. Ini sangat berbahaya dan dapat memicu disintegrasi bangsa,” ujarnya.

Hal tersebut yang menjadi semangat KKD bahwa Komunitas Digital di Indonesia sudah sangat masif menyentuh angka 160 juta pengguna media sosial. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan, bertebaran informasi dan apabila tidak kita waspadai menjadi konflik sosial.

“Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas 2045, untuk mampu menuju itu, Indonesia harus mampu mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi 7 persen. Maka butuh syarat, dimana syaratnya adalah trust, antara pemerintah, masyarakat, dan institusi-institusi negara,” jelasnya.

Transaksi dan aktivitas ekonomi dapat berjalan ketika saling ada kepercayaan. Di tengah-tengah tsunami informasi muncul setiap hari informasi pencemaran nama baik, berita hoaks, narasi merugikan, bertebaran di media sosial.

“KKD ini hadir sebagai organisasi yang mensinergikan seluruh unsur Pemerintah, TNI, Polri, jurnalis, influencer, relawan, LSM, akademisi, untuk bersama-sama mewujudkan literasi digital, memberikan edukasi masyarakat mengenai kecapakan digital,” pungkasnya. [kun]

BACA JUGA: Tangkal Hoaks dan Kawal Hak Pilih, Bawaslu Kota Mojokerto Gandeng Komunitas