Surabaya (beritajatim.com) – Maraknya peredaran beras oplosan di pasar Jawa Timur menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa fenomena ini kini menjadi fokus utama Satgas Pangan yang bergerak cepat melakukan penyisiran dan pengawasan.
“Ini akan menjadi atensi yang sangat khusus dan sangat fokus dari Satgas Pangan. Disperindag Jatim akan ikut berperan mengatasi hal itu,” tegas Emil, Sabtu (19/7/2025).
Pemprov Jatim, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berperan aktif dalam upaya perlindungan konsumen dan pengawasan distribusi beras di pasaran. Semua langkah dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi di bawah komando Satgas Pangan.
“Kami bekerja bersama untuk melakukan investigasi dan supervisi terhadap beras oplosan itu. Pengawasan itu bukan hanya, pengawasan itu serius,” kata Emil.
Terkait hasil dari pengawasan di lapangan, Emil menyebutkan bahwa pengumuman akan dilakukan langsung oleh Satgas Pangan sebagai satu-satunya otoritas yang ditunjuk.
“Saya rasa nanti Satgas Pangan yang mengumumkan karena kita satu pintu, satu komando,” tambahnya.
Emil menilai, pengoplosan beras memberikan dampak negatif dari tiga sisi utama yang semuanya merugikan masyarakat. Pertama, beras medium yang seharusnya tersedia dengan harga terjangkau justru dioplos dan dijual sebagai beras premium, sehingga menyulitkan konsumen kelas bawah.
“Konsumen kecil jadi kesulitan mendapatkan beras medium, karena barangnya tidak ada,” ujar Emil.
Kedua, konsumen beras premium pun dirugikan karena kualitas produk yang dibeli tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Ketiga, sektor pertanian terdampak karena praktik ini melemahkan manfaat dari berbagai subsidi yang telah digelontorkan pemerintah, seperti untuk benih dan pupuk.
“Pemerintah sudah memberi subsidi besar untuk benih dan pupuk. Tujuannya agar petani sejahtera dan masyarakat mendapat harga terjangkau. Maka langkah efektif harus segera dilakukan untuk menyikapi ini,” pungkas Emil. [tok/beq]
