Blitar (beritajatim.com) – Keputusan Rahmat Santoso untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Blitar telah memicu berbagai kritik dari berbagai pihak. Isu yang lebih kompleks muncul karena kepergian Rahmat Santoso diiringi oleh dugaan keterlibatan dalam praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Para politisi di Kabupaten Blitar menganggap langkah ini sebagai lambang runtuhnya visi “Maju Bersama Sejahtera Bersama” yang dulu diusung oleh Pasangan Rini Syarifah dan Rahmat Santoso saat awal masa jabatan mereka.
“Janji-janji politik terdahulu, seperti program sekolah gratis dan pendidikan mondok gratis, sayangnya belum terealisasi. Ini menunjukkan ketidaksesuaian implementasi visi awal ‘Maju Bersama Sejahtera Bersama’,” ujar Ketua DPC PPP Kabupaten Blitar, Abdul Aziz pada Sabtu (19/8/2023),
Penduduk Kabupaten Blitar masih menantikan upaya nyata pasangan Rini Syarifah dan Rahmat Santoso dalam memenuhi janji politik mereka. Beberapa janji, seperti perbaikan infrastruktur dan pendidikan gratis hingga jenjang S-1, masih terkatung-katung tanpa realisasi.
Dalam proses mewujudkan janji-janji tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Blitar malah sering terlibat dalam konflik internal. Beberapa insiden menunjukkan konflik antara Rahmat Santoso dan Mak Rini, termasuk kasus mutasi asisten istri Wakil Bupati Blitar.
BACA JUGA:
Rahmat Santoso Mundur dari Wabup Blitar Dianggap Kurang Etis
Perselisihan ini terus berlarut-larut, sehingga terakhir Rahmat Santoso memilih mundur dari jabatannya lebih awal. Ini tentu membuat masyarakat Bumi Penataran yang berharap pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan gratis merasa kecewa.
Namun, kesan yang kini muncul adalah kesulitan dalam merealisasikan janji-janji politik yang terkandung dalam slogan “Maju Bersama Sejahtera Bersama.”
Seorang warga menyatakan, “Masyarakat hingga saat ini belum melihat capaian konkret yang bisa diapresiasi. Kehadiran pejabat yang mundur di tengah jalan tentu tidak menguntungkan.”
BACA JUGA:
Rekam Jejak Wabup Blitar yang Mundur, Sempat Berselisih Dengan Bupati hingga Tak Hadiri Hari Jadi
Pendapat serupa diungkapkan oleh Adib Zamhari, Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar. Menurutnya, pengunduran diri Rahmat Santoso menggambarkan ketidakharmonisan komunikasi antara Bupati dan Wakil Bupati Blitar.
Adib berkata, “Jika bahkan dengan pasangan sendiri tidak ada sinergi, bagaimana bisa mengharapkan kesatuan visi ‘maju bersama’ dengan masyarakat? Frasa ‘sejahtera bersama’ dalam slogan itu nampaknya hampa, mengingat kurangnya kesuksesan kolaborasi Bupati dan Wakil Bupati.”
Warga Kabupaten Blitar sebagian besar menginginkan bukti nyata dari Pemerintah Kabupaten Blitar terkait pembangunan infrastruktur jalan dan pelaksanaan pendidikan gratis. [owi/beq]
