RINGKASAN BERITA:
Kemenhaj RI mendeteksi keterlibatan salah satu oknum KBIH asal Jawa Barat dalam sindikat penipuan badal haji senilai Rp1,4 miliar.
Pemerintah Indonesia mengintensifkan koordinasi dengan otoritas hukum Arab Saudi untuk memproses tindakan pidana para pelaku di Jeddah.
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak berkomitmen menyikat habis praktik kartel haji yang menjadikan jemaah sebagai komoditas bisnis.
Kemenhaj RI siap mengumumkan daftar KBIH profesional berintegritas tinggi yang bersih dari pungutan liar.
Jeddah (beritajatim.com) — Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Wamenhaj RI), Dahnil Anzar Simanjuntak, secara terbuka mengungkap bahwa salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang diduga kuat terlibat dalam sindikat penipuan badal haji fiktif senilai hampir Rp1,4 miliar berasal dari Provinsi Jawa Barat.
Pihak kementerian kini tengah melakukan pemeriksaan maraton guna menguliti seluruh oknum yang memanfaatkan momentum sakral ibadah di Tanah Suci demi meraup keuntungan pribadi.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, pengungkapan identitas asal lembaga penipu tersebut menjadi babak baru pasca-operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Pelindungan Jemaah Kemenhaj bersama KJRI Jeddah pada Minggu malam. Berdasarkan pelacakan dokumen, sedikitnya 140 jemaah menjadi korban penipuan berkedok tarif murah Rp10 juta per orang ini.
“Kami melakukan penertiban terkait dengan dam dan badal haji. Nilai transaksinya hampir Rp1,4 miliar. Untuk badal haji saja terdapat sekitar 140 orang dengan tarif Rp10 juta per orang. Ini jelas penipuan,” tegas Dahnil Anzar Simanjuntak usai melepas jemaah haji Kloter 7 Embarkasi Medan di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Senin (08/06/2026).
Dahnil memaparkan, penetapan harga tersebut sangat manipulatif mengingat biaya riil haji dakhili (domestik) bagi warga lokal Arab Saudi saat ini telah menyentuh angka di atas Rp40 juta.
Informasi lanjutan mengenai penuntutan hukum akan dikoordinasikan secara penuh dengan aparat penegak hukum di dalam negeri maupun otoritas Kerajaan Arab Saudi.
“Kami akan menyampaikan secara resmi siapa saja yang terlibat setelah proses pemeriksaan selesai. Yang bisa saya sampaikan saat ini, salah satu KBIH yang diduga terlibat berasal dari Jawa Barat,” ujarnya.
Komitmen Sikat Habis Praktik Kartel Haji
Dahnil menegaskan bahwa tindakan tegas ini tidak berarti pemerintah memusuhi keberadaan lembaga bimbingan swasta. Sebaliknya, Kemenhaj RI sangat membutuhkan peran aktif KBIH yang berkomitmen murni memfasilitasi kebutuhan manasik umat secara transparan dan sesuai koridor syariat.
Namun, Wamenhaj memberikan peringatan keras terhadap segelintir pengurus yang kerap menggeser fungsi luhur lembaga menjadi ladang kapitalisasi jemaah. Ia menyoroti fenomena terselubung berupa “kartel haji” yang secara sistemik kerap memeras kantong jemaah lewat serangkaian pungutan ilegal berkedok ibadah tambahan.
“KBIH itu sangat kita butuhkan. Tetapi KBIH harus fokus membimbing ibadah, bukan menjadikan jemaah sebagai komoditas. Selama saya menjadi Wakil Menteri Haji, saya ingin memastikan tidak ada lagi jemaah yang diperlakukan sebagai komoditas oleh siapa pun,” tegas Dahnil.
Menurut penilaiannya, praktik eksploitasi finansial ini terasa miris lantaran kerap diotaki oleh oknum-oknum yang secara akademis memahami hukum agama, namun memilih mencederai nilai profesionalisme.
“Kami ingin menghentikan praktik-praktik seperti ini. Haji harus dikelola dengan akhlak yang tinggi dan profesionalisme yang tinggi. Banyak pelaku yang paham agama, tetapi justru melakukan tindakan yang merugikan jemaah. Ini harus dihentikan,” katanya.
Apresiasi untuk KBIH Berintegritas
Sebagai bentuk jurnalisme konstruktif, Kemenhaj RI memastikan perlindungan dan dukungan penuh tetap akan dialirkan kepada mayoritas KBIH lain yang selama ini terbukti bekerja secara lurus dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah.
Guna memulihkan ekosistem bimbingan haji nasional, kementerian dalam waktu dekat berencana meluncurkan daftar resmi lembaga bimbingan berprestasi ke publik. Langkah ini sekaligus menjadi panduan valid bagi keluarga jemaah di Indonesia agar terhindar dari jebakan agen travel bodong.
“KBIH yang memiliki komitmen membimbing umat akan kami dukung. Jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai perjuangan mereka dirusak oleh segelintir oknum yang menjadikan umat sebagai komoditas. Bahkan dalam waktu dekat kami juga akan mengumumkan KBIH-KBIH yang memiliki komitmen tinggi dalam membimbing jemaah tanpa melakukan pungutan yang tidak semestinya,” pungkas Dahnil.
Hasil investigasi komprehensif terkait jaringan ini nantinya akan dirilis secara resmi oleh tim gabungan yang melibatkan Direktorat Jenderal Pengendalian, Inspektorat Jenderal, serta Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI. [ian/MCH]
