Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memperoleh izin pembukaan dua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Program ini akan dibuka mulai tahun akademik 2026 sebagai bagian dari percepatan pemerintah dalam menambah jumlah dokter dan dokter spesialis nasional.
Rektor Unusa Tri Yogi Yuwono mengatakan, persetujuan dua PPDS tersebut bagian dari program percepatan yang dicanangkan pemerintah. Namun, seluruh tahapan tetap melalui prosedur dan kriteria yang ketat.
“Ini memang percepatan program pemerintah. Dari lima yang kami rencanakan, alhamdulillah dua sudah disetujui,” ujarnya, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan, Unusa sempat diminta melakukan perbaikan dalam proses penilaian. Beberapa dosen dinilai tidak memenuhi kualifikasi dan harus diganti, termasuk pembenahan peralatan laboratorium.
“Semua itu kami laksanakan. Yang dipercepat adalah waktunya, bukan syaratnya,” ujar Tri Yogi.
Pada tahun 2026, Unusa merencanakan pembukaan PPDS untuk dua bidang spesialisasi, yakni Pulmonologi atau Paru, serta Obstetri dan Ginekologi (Obgyn). Dua program itu telah mendapatkan persetujuan awal.
Terkait kapasitas, Tri Yogi menyebut Unusa siap memperbesar daya tampung jika kebijakan pemerintah direalisasikan penuh. Saat ini Fakultas Kedokteran Unusa menampung sekitar 150 mahasiswa.
“Kami sebenarnya punya kapasitas lebih besar. Jika program itu berjalan, kami siap mendukung sampai 200,” ucapnya.
Ia juga menyambut rencana pemerintah yang membuka peluang beasiswa penuh bagi mahasiswa kedokteran dan PPDS. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperluas akses pendidikan kedokteran.
“Semua anak muda Indonesia bisa berkesempatan masuk fakultas kedokteran dengan beasiswa,” katanya.
Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unusa Handayani menambahkan, percepatan PPDS merupakan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis di berbagai daerah.
Namun, ia menilai tantangan utama bukan hanya pada jumlah, melainkan distribusi tenaga medis. “Bukan hanya kurang jumlah, tetapi bagaimana pendistribusiannya,” ujar Handayani.
Ia mencontohkan, pada masa lalu terdapat program penempatan wajib lewat Instruksi Presiden (Inpres) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendorong pemerataan dokter ke daerah.
Menurutnya, saat ini insentif pendistribusian mulai diterapkan melalui jalur pendidikan. Calon peserta PPDS Unusa yang memiliki pengalaman kerja di daerah terpencil mendapatkan poin tambahan dalam seleksi.
“Itu menjadi prioritas dan bisa menarik lulusan untuk bekerja di daerah,” katanya.
Di samping itu, selain membuka PPDS, Unusa saat ini juga berperan sebagai perguruan tinggi pembina fakultas kedokteran. Dengan status FK Unggul, Unusa berhak membina hingga tiga fakultas kedokteran baru.
Adapun dua perguruan tinggi yang sudah mengajukan antara lain Universitas Islam Makassar dan Untag Surabaya.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta penambahan fakultas kedokteran serta peningkatan kapasitas pendidikan dokter dan dokter spesialis untuk menutup kekurangan sekitar 100 ribu dokter di Indonesia. [ipl/beq]
