Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) membedah draf perubahan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) bersama Badan Keahlian (BK) DPR RI, Kamis (2/4/2026).
Langkah ini diawali penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di Gedung Rektorat Unitomo. Sinergi itu langsung diimplementasikan melalui diskusi kelompok terfokus mengenai aturan pertahanan negara.
Kedua institusi sepakat mengintegrasikan peran akademisi dalam proses legislasi nasional. Penelaahan pasal-pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 itu menjadi agenda utama untuk memperkuat kedaulatan bangsa.
Rektor Unitomo Prof. Siti Marwiyah menegaskan keterlibatan kampus memberi landasan kritis bagi regulasi negara. Ia menilai sumbangsih pemikiran akademisi menjadi syarat mutlak produk hukum yang bermutu.
“Kerja sama ini adalah langkah nyata Unitomo untuk memberikan kontribusi pemikiran akademis yang kritis dan solutif terhadap penyusunan RUU PSDN,” ujarnya.
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara FH Unitomo tersebut berharap kebijakan ini memiliki pijakan kuat. Ia ingin kolaborasi ini memperkuat peran kampus sebagai mitra legislasi.
“Kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar memiliki landasan kuat baik secara yuridis maupun sosiologis,” tegasnya.
Kepala Pusat Perancang UU Bidang Polhukam BK DPR RI Novianto Murti Hantoro menyambut antusiasme akademisi kampus tersebut. Menurutnya, masukan dari perspektif teoretis sangat dibutuhkan oleh dewan.
“Kami sangat mengapresiasi kesediaan Unitomo untuk menjadi mitra diskusi, masukan dari perspektif akademisi sangat kami butuhkan,” ungkap Novianto.
Ia menjelaskan bahwa draf perubahan aturan tersebut harus lebih komprehensif. Sinergi ini memastikan setiap tahapan perancangan undang-undang didukung oleh data dan kajian ilmiah.
“Draf perubahan UU PSDN ini lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika pertahanan saat ini,” tuturnya.
Diskusi ini juga menghadirkan pakar hukum dari berbagai instansi serta perwakilan Kodam V/Brawijaya. Peserta membedah pasal krusial agar penguatan pertahanan tetap selaras dengan hak asasi manusia. [ipl/but]
