Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) resmi membuka rangkaian Bulan Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) 2026. Agenda ini mengusung tema besar Voices for Global Peace sebagai respons terhadap dinamika hukum dan politik internasional.
Direktorat PPIS menyiapkan 17 rangkaian agenda yang tersebar di berbagai fakultas selama April. Pembukaan dikemas dalam seminar bertajuk Quo Vadis Kebijakan Hukum dan Politik Internasional Indonesia di Auditorium Fakultas Hukum.
Wakil Rektor II Unesa, Prof. Bachtiar Syaiful Bachri menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam menjaga stabilitas dunia. Kampus menjadi laboratorium untuk mencetak generasi yang aktif membawa pesan damai.
“Kami adalah lembaga pendidikan yang menyiapkan generasi saat ini untuk berperan aktif hingga puluhan tahun ke depan,” kata Bachtiar, Senin (13/4/2026).
Bachtiar menambahkan bahwa kenyamanan lingkungan kampus menjadi prioritas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). PPIS bertugas menjamin keamanan seluruh sivitas akademika dari segala bentuk intimidasi.
“Mahasiswa harus mendapat garansi tentang kenyamanan dan keamanan selama mencari ilmu di kampus mulai pagi sampai malam,” tambahnya.
Direktur PPIS Unesa, Prof. Mutimmatul Faidah menyebut bahwa laporan kekerasan yang masuk menunjukkan meningkatnya kesadaran sivitas akademika. Angka laporan di bawah 100 kasus pada tahun lalu dinilai sebagai capaian keterbukaan informasi.
“Adanya laporan bukan berarti kampus tidak aman, melainkan bukti sivitas akademika berani bersuara dan speak up,” ujar Mutimmatul.
Layanan kesehatan mental dan pelaporan kekerasan kini tersedia 24 jam yang dapat diakses secara digital maupun luring. Komitmen ini diambil untuk memastikan proses akademik berjalan tanpa gangguan keamanan fisik maupun psikis.
“Ketika kekerasan disuarakan maka akan berhenti karena korban mendapat pendampingan dan pelaku menerima sanksi sesuai aturan,” tuturnya.
Kepala Subdirektorat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK), Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H., memetakan ancaman baru di era digital. Mahasiswa sering kali menjadi sasaran empuk kejahatan siber yang bersifat personal.
“Kasus yang muncul saat ini banyak terkait tren digital seperti sextortion dan terjebak dalam toxic relationship,” ungkap Iman.
Ia menyebut, Rektor Unesa memberikan instruksi khusus agar perlindungan mahasiswa melampaui batasan Tridarma Perguruan Tinggi. Satgas PPK kini mengover masalah pribadi mahasiswa yang berpotensi mengganggu masa depan dan kesehatan mental mereka.
“Perintah rektor adalah pastikan semua aman agar mahasiswa bisa menikmati layanan dan menjaga masa depan dengan baik,” jelasnya.
Sedangkan Dekan Fakultas Hukum Unesa, Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H., turut memperkuat mitigasi radikalisme melalui Pusat Kajian Antiterorisme (PIKAT). Lembaga ini bekerja sama dengan Densus 88 untuk memantau paparan ideologi ekstrem di kampus.
“Kami menjalin kerja sama dengan Densus 88 untuk meneliti dan menganalisa berbagai kajian tentang terorisme,” kata Arinto.
Diskusi itu juga menghadirkan perspektif dari penyintas dan mantan pelaku untuk memberikan gambaran nyata kerentanan mahasiswa. Mahasiswa baru menjadi kelompok paling berisiko terhadap pola rekrutmen kelompok radikal.
“Mantan teroris bercerita bahwa paparan radikalisme sering kali dimulai saat seseorang masih berstatus mahasiswa baru yang mencari jati diri,” pungkas Arinto.
Sebagai informasi, pada pembukaan Bulan PPIS ini ratusan mahasiswa juga menuliskan pesan perdamaian dunia dalam secarik kertas. Nantinya, pesan-pesan tersebut akan dikumpulkan menjadi sebuah buku. [ipl/aje]
