Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapatkan apresiasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin, yang juga selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), atas capaian dalam penurunan stunting.
Apresiasi berupa insentif fiskal sebesar 6 miliar tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2024, di Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (4/9/2024) malam.
Selain bentuk apresiasi, insentif fiskal ditujukan untuk membantu percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Lamongan. Karena percepatan penurunan kasus stunting menjadi bagian program prioritas pembangunan negara.
Dijelaskan oleh Abdul Rouf, Kabupaten Lamongan berhasil menduduki angka stunting 9,4. Angka tersebut merupakan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Sementara pada tahun 2022 sempat menduduki angka stunting 27,05.
Lebih lanjut, Abdul Rouf menerangkan bahwa penanganan stunting di Kota Soto dilaksanakan dengan sistem penthahelix dan bertahap.
“Tentu tidak hanya fokus pada penanganan penderita, melainkan ada edukasi pada orang tua hingga remaja,” kata Abdul Rouf.
Melalui kolaborasi tersebut, mampu menghadirkan ragam program inovasi pencegahan dan penurunan stunting. Di antaranya ialah program 1-10-100 yang bekerja sama dengan PKK.
“Program ini digagas untuk penanganan balita stunting dengan memberikan bantuan makanan yang bergizi, dengan melibatkan swadaya masyarakat dan CSR. Di mana 1 paket di berikan kepada 10 anak dan selama 100 hari,” tuturnya.
Selain itu juga ada berbagai program lain, di antaranya Monalisa Berdansa (Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa), Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Gerakan Bersama Cegah Ibu Hamil Anemia, Tilik Insert Bumil (Tingal Klik Informasi Seputar Kesehatan Ibu Hamil), Ransel Si Dora (Gerakan Selamatkan Ibu Hamil Dengan Siaga Donor Darah).
Kemudian Resa Bersama Dashat (Remaja Sehat Bersama Dapur Sehat Atasi Stunting), Forikan (Forum Gemar Makan Ikan), Audit Kasus Stunting tingkat Kecamatan, Pemberian Sertifikat untu Ibu Menyusui, Skrining (Pendataan Keluarga Beresiko stunting), dan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Maruf Amin menyampaikan bahwa koordinasi melalui penajaman intervensi mulai pemerintah pusat hingga desa sangatlah penting.
“Karena akan berpengaruh pada penanganan yang tepat sasaran,” kata Ma’ruf Amin. [fak/beq]
