Mojokerto (beritajatim.com) – Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Mojokerto mulai diwujudkan melalui program Sekolah Rakyat. Sebanyak 30 siswa angkatan kedua resmi diberangkatkan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Kediri, sebelum nantinya menempati fasilitas Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Mojokerto.
Pelepasan siswa rintisan Sekolah Rakyat tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Menurutnya, keberangkatan para siswa ke Kota Kediri merupakan bagian dari tahap awal pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Mojokerto.
“Kegiatan pagi ini dalam rangka memberangkatkan peserta didik baru ke Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027. Sementara kita titipkan di Kota Kediri karena kita masih bagian dari Sekolah Rakyat rintisan awal,” ungkapnya, Senin (13/7/2026).
Gus Barra (sapaan akrab) menjelaskan, Kabupaten Mojokerto memang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu daerah pelaksana program Sekolah Rakyat. Namun, pembangunan gedung sekolah terpadu di wilayah Mojokerto masih dalam tahap persiapan sehingga para siswa sementara mengikuti pembelajaran di Kota Kediri.
“Untuk anggaran dari pemerintah pusat, kita hanya menyediakan lahan, perizinan, dan lainnya. Pembangunan belum, masih proses dan lain sebagainya. Nanti setelah pembangunan selesai dan dinyatakan siap oleh pemerintah pusat, mereka bisa kembali belajar di Mojokerto. Ada 42 siswa yang ikut verifikasi, terjaring 30 siswa,” katanya.
Dari hasil proses seleksi, lanjut Gus Barra, terdapat 42 calon siswa yang menjalani verifikasi. Setelah melalui tahapan tersebut, sebanyak 30 siswa dinyatakan lolos dan menjadi peserta didik angkatan pertama. Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu seluas sekitar 8 hektare di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong.
“Ini kelas 7, yang kelas 8 masih di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 15 Mojokerto, Gedeg. Lahan di Banyulegi sudah kita siapkan. Jika seluruh persiapan dan perizinan selesai serta dinyatakan siap oleh pemerintah pusat, pembangunan bisa segera dilakukan. Untuk anggaran, dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Fasilitas tersebut nantinya akan mencakup jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA. Saat ini, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 15 Kabupaten Mojokerto masih berstatus rintisan dan menggunakan fasilitas Balai Diklat di Desa Terusan, Kecamatan Gedeg.
Sementara untuk proses perekrutan peserta didik, Pemkab Mojokerto memastikan dilakukan secara transparan. Data awal berasal dari aplikasi Setara milik Kementerian Sosial yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 dan 2. Meski demikian, Pemkab Mojokerto bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tetap melakukan verifikasi lapangan agar penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pemerintah pusat yang dirancang tidak sekadar memberikan pendidikan formal, tetapi juga membangun karakter dan kemandirian anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dalam konsep sekolah berasrama tersebut, seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung pemerintah melalui Kementerian Sosial.
Mulai dari perlengkapan sekolah, seragam, konsumsi tiga kali sehari, tempat tinggal, layanan kesehatan, hingga uang saku. Melalui program Sekolah Rakyat ini, Pemkab Mojokerto berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan mampu menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. [tin/kun]
