Dua partai politik (parpol) telah memberikan surat rekomendasi mengusung Khofifah Indar Parawansa sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur (Jatim) di Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) akhir 2024 mendatang. Dua partai itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
PAN di bawah pimpinan Zulkifli Hasan, politikus asal Provinsi Lampung yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Sedangkan Partai Gerindra didirikan dan dipimpin Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto.
Baik PAN maupun Gerindra merupakan dua partai yang memiliki perwakilan di DPRD Jatim. Partai Gerindra dengan 15 kursi dan PAN dengan 6 kursi. Gabungan kedua partai ini mengakumulasi 21 kursi. Sementara, total kursi DPRD Jatim sebanyak 120 kursi.
Akumulasi 21 kursi dua partai yang telah memberikan rekomendasi dukungan dan bakal mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2024 hampir 20 persen, sebagai syarat jumlah kursi yang mesti dipenuhi pasangan cagub-cawagub sesuai regulasi positif yang ada. Masih ada dua partai lain yang komitmen memberikan dukungan kepada Khofifah, yakni Partai Demokrat dengan 14 kursi dan Partai Golkar dengan 13 kursi.
Sekiranya Golkar dan Demokrat, secara legal formal, memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Khofifah tampil di Pilgub Jatim 2024 mendatang, maka total ada 47 kursi dari empat partai yang mendukung Khofifah.
Berdasar hasil Pemilu 2019, ada 11 partai yang mendapatkan kursi di DPRD Jatim, antara lain: PKB dengan 25 kursi, Partai Gerindra dengan 15 kursi, PDI Perjuangan dengan 27 kursi, Partai Golkar dengan 13 kursi, Partai NasDem dengan 9 kursi, PKS dengan 4 kursi. Selanjutnya, PPP dengan 5 kursi, PAN dengan 6 kursi, Hanura dengan 1 kursi, Demokrat dengan 14 kursi, dan PBB dengan 1 kursi.
Merujuk hasil Pemilu 2019, hanya ada dua partai yang mampu mengusung cagub-cawagub tanpa berkoalisi dengan partai lainnya: PKB dengan 25 kursi dan PDIP dengan 27 kursi. Sebab, batasan jumlah kursi sesuai regulasi positif tentang pilkada adalah 20 persen. Total jumlah kursi DPRD Jatim sebanyak 120 kursi, sehingga 20 persen itu ekuivalen dengan 24 kursi.
Dari sejumlah survei oleh lembaga independen, tingkat elektabilitas Khofifah meninggalkan jauh tokoh dan elite lainnya. Menurut survei Politika Research and Consulting (PRC) yang dipublikasikan pada awal Oktober 2023, elektabilitas Khofifah di angka 39,4 persen. Di peringkat kedua ada nama Menteri Sosial RI Tri Rismaharini (PDIP) 17,4 persen, disusul Menpan RB Azwar Anas (PDIP) dengan 5,8 persen.
BACA JUGA:
Para Nelayan Harap Khofifah-Emil Lanjut Periode Kedua
Di peringkat ke-4 ada nama Wagub Jatim yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak 5,4 persen. Di posisi ke-5 yakni Mendes PDTT yang juga Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar 3,3 persen. “Di antara nama-nama menteri yang muncul, di peringkat ke-6 juga terselip nama Wakil Ketua Komisi VI DPR yang juga Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji dengan 2,8 persen,” ujar Deputi Direktur PRC, M Alfan Ardillah
Dari survei yang dilakukan PRC dan dipublikasikan pada Oktober 2023 itu, Khofifah unggul di semua wilayah kebudayaan (tlatah) di Jatim. Baik tlatah Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Madura, hingga Pandalungan. Di wilayah Arek, elektabilitas Khofifah 30 persen; di wilayah Mataraman, Khofifah meraih elektabilitas 50 persen; di wilayah Pandalungan, elektabilitas Khofifah 34,3 persen; di wilayah Madura, elektabilitas Khofifah tertinggi dengan 52,7 persen.
Selama hampir 5 tahun menjabat gubernur, tingkat kepuasan warga Jatim atas kinerja Khofifah mencapai 82,8 persen. Provinsi ini tetap mampu memberikan konstribusi signifikan dan memadai pada perekonomian nasional secara makro. Misalnya, sumbangsih Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim terhadap Groos National Product (GNP) adalah terbesar kedua di bawah DKI Jakarta. PDRB Jatim terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Sumbangsih PDRB 6 provinsi di Pulau Jawa terhadap GNP sekitar 57 persen lebih.
Banyak capaian bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan regional Jatim selama 5 tahun kepemimpinan Khofifah, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan secara inkremental, indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus meningkat secara gradual, moderasi kehidupan beragama dan relasi antarumat beragama yang terjaga baik dan harmoni yang terpelihara secara berkelanjutan, serta banyak indikator pembangunan lainnya.
Indeks kinerja yang tinggi dari Khofifah selama hampir 5 tahun menjabat Gubernur Jatim berkorelasi positif dengan tingkat elektabilitas Ketua Umum PP Muslimat NU itu menjelang akhir masa jabatannya habis pada 31 Desember 2023.
Tentu dinamika politik Pilgub Jatim 2024 tak mungkin dilepaskan dari lanskap politik nasional mutakhir. Terutama peta politik baru yang muncul dan bergerak dinamis saat Pilpres 2024. PAN dan Partai Gerindra adalah dua kekuatan politik yang melabuhkan dukungan politik kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA:
Usung Khofifah Cagub Jatim 2024, Gerindra Lirik Emil Cawagub?
Begitupun dengan Partai Demokrat dan Partai Golkar, dua partai yang berkomitmen mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2024, juga merapat ke Poros Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Setelah melepas jabatannya sebagai orang pertama di Jatim pada 31 Desember 2023 nanti, langkah politik bersifat linier Khofifah terkait dengan Pilpres 2024 tampak logis sekiranya yang bersangkutan melabuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran.
Teritori Jatim jadi kawasan politik penting bagi ketiga pasangan capres-cawapres. Jumlah pemilih di Jatim mencapai 31 juta lebih. Dibandingkan dengan tlatah politik Jateng yang ditandai dengan dominasi kaum Nasionalis Soekarnoisme yang sangat loyal kepada PDIP–hal itu konsisten berlangsung sejak Pemilu 1995 (PNI menang di Jateng) hingga sepanjang 5 kali pemilu di era Reformasi.
Lanskap politik Jatim kontemporer mendeskripsikan keseimbangan antara kekuatan Islam Tradisional (NU) dengan komunitas Nasionalis Soekarnoisme (PDIP). Hal itu seperti terpotret pada hasil Pileg 2019, di mana raihan kursi di DPRD Jatim antara PKB (dengan 25 kursi) dan PDIP (dengan 27 kursi) relatif berimbang.
Namun demikian, kedua partai besar di Jatim ini (PDIP dan PKB) belum pernah sekalipun memenangkan kontestasi politik Pilgub Jatim secara langsung.
Sejak pilgub langsung dihelat di Jatim pada 2008, partai papan tengah seperti PAN dan Partai Demokrat, selalu memenangkan pertarungan politik memperebutkan kursi orang pertama di Jatim. Saat itu, PDIP menjagokan pasangan Ir Sutjipto-Ridwan Hisjam dan PKB mengusung H Achmady-Soehartono (Achsan), menggunakan kendaraan politik tunggal PKB dengan kekuatan paling besar, yaitu 30,55 persen suara. Achmady adalah mantan Bupati Mojokerto dan Soehartono adalah mantan Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya.
Begitupun di Pilgub Jatim 2013, di mana PDIP mengusung pasangan Bambang DH-Said Abdullah dan PKB dan lima parpol non-parlemen menjagokan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja (mantan Kapolda Jatim). Pilgub Jatim 2013 diikuti empat pasangan cagub-cawagub, yakni Soekarwo-Saifullah Yusuf, Bambang DH-Said Abdullah, Khofifah-Herman S Sumawiredja, dan Eggi Sudjana-M Sihat (jalur independen).
PAN dan Demokrat mendukung duet Soekarwo-Saifullah Yusuf di Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Selanjutnya di Pilgub Jatim 2018, kedua partai ini bersama PPP, Partai NasDem, Partai Golkar, dan partai lainnya mengusung pasangan Khofifah-Emil Dardak.
Ainur Rohim,
Penanggung jawab beritajatim.com
