Surabaya (beritajatim.com) – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 20% membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kecewa.
Imam Syafi’i, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya mengungkapkan kebijakan tersebut sebagai imbas dari defisit anggaran yang cukup signifikan.
Imam menjelaskan, target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2024 yang sebesar Rp11,5 triliun meleset jauh dari realisasi.
“Berdasarkan konfirmasi langsung dengan Kepala Bapenda, Bu Febri, realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar Rp10 triliun lebih. Artinya, meleset Rp1,5 triliun, jumlah yang sangat besar,” ungkap Imam di DPRD Surabaya, Rabu (8/1/2025).
Pemotongan TPP ini berdampak signifikan pada ASN yang jumlahnya mencapai 12 ribu orang. Imam menilai langkah tersebut tidak adil, terutama bagi dinas yang telah mencapai Key Performance Indicator (KPI) mereka.
“Setiap dinas punya KPI sendiri. Kalau dinas penghasil tidak tercapai targetnya, jangan dinas lain ikut menanggung dosanya,” kritiknya.
Beberapa ASN bahkan mengaku terkejut karena pemotongan ini dilakukan di akhir tahun. “Ada yang bilang ke saya, ‘Pak, padahal wes tak jagakno gawe cicilan, Pak.’ Itu disampaikan di akhir Desember, jadi mereka tidak punya waktu untuk menyesuaikan,” tambah Imam.
Imam juga meminta Pemkot untuk lebih introspektif dalam menentukan prioritas anggaran, terutama dalam kondisi defisit. “Jangan sampai pos-pos penting yang dipres. Kalau target pendapatan meleset, usahakan meleset sedikit saja, bukan sampai Rp1 triliun lebih,” tegasnya.
Selain itu, Imam mengingatkan agar kebijakan ke depan tidak membebankan ASN secara menyeluruh akibat ketidakmampuan dinas penghasil memenuhi target.
“Yang paling penting, tolong prioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Jangan semua pihak ikut menanggung akibat kesalahan tersebut,” tutupnya. [asg/but]
12 Komentar
RSUD Juga gk dapat jaspel padahal puskesmas dapat jaspel dan TPP
Kerja gak.absen pulang aja gak miskin di potong 20 persen
PP potongan 20% tidak membuatmu miskin.justru anggota DPRD ga kelihatan kerja gaji + tunjangan puluhan juta kurasa lebih dari cukup
Dholimmm
ksh perlu ditinjau kembalikemanfsatanya
Kerja gak absen pulang kelurahan kecamatan begitu semua daerah utara apalagi
Banyak yang kolaps ASN Pemkot tidak seperti kepemimpinan Bu Risma, bahkan ada yg sampai ga pulang ke rumah karena gaji habis TPP habis
puskesmas ya dapat jaspel ya dapat TPP. kalau RSUD gak. tapi kalau ada pasien rumit sama Puskesmas dilempar ke Rsud
Kurangi itu merekrut outsourcing yang kebanyakan, juga bubarkan Kader Surabaya Hebat yang tidak ada pekerjaan yang jelas.
Pemkot sibuk buak anggaran gawe seremonial tok cak
Sby tamburadul
Kepotong 20% binggung coba jadi tenaga kontrak….