Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa, angkat bicara terkait viralnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di Kabupaten Magetan. Dia meminta pihak penyelenggara memberikan klarifikasi terkait temuan makanan yang tidak layak dikonsumsi siswa.
“Saya meminta instansi terkait dan pihak pelaksana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi dan distribusi, memastikan standar sanitasi pangan diterapkan secara disiplin, dan memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat,” ujar Diana AV Sasa, Selasa (24/2/2026).
Sasa menyampaikan apresiasi atas tujuan baik program tersebut yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi siswa. Namun, dia tidak menutup mata terhadap berbagai temuan di lapangan yang dinilai memprihatinkan.
“Saya mengapresiasi tujuan baik program ini. Namun, dalam beberapa laporan yang saya terima, terdapat temuan yang memprihatinkan dan tidak bisa diabaikan,” katanya.
Dia merinci sejumlah laporan yang diterima, mulai dari roti yang terindikasi berjamur hingga telur yang dibagikan dalam kondisi kurang layak. Bahkan, beberapa wali siswa mempertanyakan standar gizi dan kebersihan makanan yang disalurkan.
Menurut dia, persoalan ini menyangkut aspek mendasar dalam pelaksanaan program publik, terutama yang menyasar anak-anak sekolah. Dia menilai kebersihan dan keamanan pangan tidak boleh diabaikan dalam kondisi apa pun.
“Program publik, terlebih yang menyasar peserta didik, wajib memenuhi standar higienitas dan quality control yang ketat. Tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian,” tutur Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan ini.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Diana memastikan akan melakukan monitoring lanjutan. Dia menegaskan langkah tersebut dilakukan demi memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, saya akan melakukan monitoring dan koordinasi lebih lanjut agar kualitas pelaksanaan program ini benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya,” kata mantan aktivis ini.
Dia menegaskan sikapnya bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Bagi dia, pengawasan justru menjadi bentuk tanggung jawab agar kebijakan yang menyangkut anak-anak dijalankan secara profesional.
“Pengawasan ini bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan komitmen agar setiap kebijakan yang menyangkut anak-anak dilaksanakan secara bertanggung jawab dan profesional,” kata dia.
Sasa juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan siswa. Dia menyebut kesehatan anak tidak boleh menjadi taruhan dalam pelaksanaan program apa pun. “Kesehatan dan keselamatan anak tidak boleh dikompromikan,” pungkas Sasa. [asg/kun]
