Jember (beritajatim.com) – Pemerintah daerah saat ini harus bisa berinovasi. Pemerintah pusat seharusnya mendukung dengan memberikan kebebasan kepada kepala daerah untuk menata birokrasi.
“Kalau soal anggaran okelah (dipangkas). Soal inovasi, hampir semua bupati mesti harus berinovasi sekarang. Tapi mbok iya pusat ini loh. Kita mau menata aparatur sipil negara kita saja sekarang susahnya bukan main. Enggak seperti dulu,” kata Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam Sarasehan Nasional Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah di Gedung R. Sudjarwo, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (3/7/2026).
Penataan ASN saat ini harus mendapatkan persetujuan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Kemudian ada yang ditolak, ada yang ini. Itu secara administrasi. Padahal user-nya itu bupati,” kata Indah.
Indah memastikan bahwa pergantian jabatan ASN bukan soal politik. “Tapi saya ini kan pejabat politik, kepala daerah pejabat politik. Jadi, saya bekerja, harus dibantu maksimal oleh para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Kalau kepala OPD-nya tidak bisa bekerja maksimal, kan harus saya ganti,” katanya.
Indah membutuhkan pucuk pimpinan birokrasi yang bisa bekerja dengan baik dan benar. “Tidak harus senior, harus yang begini-begini. Muda pun akan saya pakai kalau dia bisa bekerja dengan karakter, mental dan behavior yang bagus,” katanya.
Saat Indah mengajukan mutasi untuk penataan ASN, sejumlah nama ditolak BKN. “Ada yang ini alasannya belum dua tahun, alasannya begini begini begini. Masih lagi dan itu butuh waktu. Jadi, mereka mau saya ajak kerja, ada yang bisa diajak speed 5, ada yang masih speed 2 dan 3,” katanya.
Padahal, Kabupaten Lumajang memiliki potensi besar, terutama sektor pariwisata. “Kita ini 95 persen given. Saya jual (potensi) Semeru,” kata Indah.
Indah sempat menjadi Wakil Bupati Lumajang pada periode 2018–2023. “Ketika saya menjadi wakil bupati, saya bingung, karena wakil bupati tidak punya kewenangan untuk genjot apa pun, memberikan inovasi apa pun. Sekadar memberikan saran, dipakai atau enggak,” kata Indah.
Sebagai Ketua Gerakan Pramuka di Lumajang, Indah kemudian menciptakan destinasi wisata baru di kawasan Semeru. “Atas nama Pramuka, saya buka glamping dan macam-macam,” katanya.
Saat menjadi Bupati Lumajang periode 2025–2030, Indah mengembangkan destinasi wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Saat itu, pajak wisata yang masuk ke kas daerah hanya Rp1 juta per bulan. Dia kemudian mengumpulkan pengelola Tumpak Sewu dan menekankan tata kelola yang baik, benar, dan bersih.
“Apa yang terjadi? Bulan berikutnya pajak dari satu destinasi wisata dalam sebulan masuk Rp77 juta. Dari 1 juta rupiah 1 bulan. Kemudian bulan berikutnya, Rp186 juta per bulan hanya untuk destinasi wisata Tumpak Sewu,” kata Indah.
Yang membuat Indah bahagia adalah laporan dari Dinas Pariwisata Jawa Timur. “Atas nama gubernur menyampaikan, bahwa kunjungan wisata mancanegara, turis-turis asing yang tertinggi di Jawa Timur ada di Lumajang,” katanya.
Dari sini, semua desa melalui badan usaha milik desa diminta mengelola destinasi wisata unggulan.
Di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Indah memperbaiki Alun-alun Lumajang yang menjadi tempat pelaku UMKM berdagang. “Dulu ramainya hanya sabtu minggu, sekarang hampir setiap hari. Saya buka car free night dan car free day. Semua makanan yang dijual adalah produk lokal,” katanya.
Hasilnya menguntungkan para pedagang kecil. Menurut Indah, pada saat car free night dan car free day, pedagang bakso bisa menuai pemasukan Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. Ini yang membuat Indah ingin memperbanyak lokasi car free day di sejumlah lokasi di Lumajang.
“Minggu lalu saya sudah ber-MOU dengan seluruh retail modern untuk mau menerima produk UMKM kami. Dan semua satu per satu sudah bertanda tangan,” kata Indah. [wir/kun]
