Surabaya (beritajatim.com) – Pada tahun 1970-an, kompetisi dan rivalitas politik antar partai politik berlangsung sangat keras dan bersifat ideologis. Ketika itu belum ada penerapan policy asas tunggal, yang kemudian didesain dan dipaksakan secara politik oleh rezim Orde Baru Soeharto di pertengahan tahun 1980-an.
Karakter dan watak atas kinerja, performance, dan perilaku politik partai tak beda jauh seperti di era Orde Lama Soekarno. Minimal ada tiga pembelahan spektrum ideologi yang hidup dan berkembang di masyarakat dalam iklim kompetisi yang tajam: partai berpaham nasionalis, partai berpaham keagamaan (Islam, Kristen/Katolik), dan partai berpaham karya kekaryaan (Golkar).
Ikatan sosiologis, kultural, dan aliran teologis yang hidup di semua lapisan sosial tak jarang merangkai dan punya networking politik dengan partai tertentu. Organisasi NU secara histori punya kedekatan dengan PPP: hasil fusi empat partai Islam yang didesain rezim Orde Baru setelah Pemilu 1971. Di mana dalam struktur kepemimpinan PPP tercantum banyak elite, tokoh, dan kiai NU. Termasuk di antaranya KH Bisri Syansuri, pimpinan Pondok Denanyar Jombang sekaligus Rais Aam PBNU yang mengusulkan lambang Ka’bah untuk PPP.
Karakteristik politik Orde Baru yang hegemonik dan alergi terhadap partai akibat pengalaman buruk praktek kepartaian di era demokrasi parlementer dan Orde Lama, membuat rezim politik Orde Baru yang didominasi praktisi militer terutama TNI-AD dan teknokrat sipil dari perguruan tinggi, ingin menguasai seluruh komunitas dan segmen sosial masyarakat secara paripurna. Kelompok Islam santri, termasuk Islam Tradisional (NU), termasuk yang jadi sasaran pengaruh dan jangkauan kebijakan politik Orde Baru. Satu di antaranya adalah pimpinan jamaah tarekat yang punya massa pengikut besar, dipimpin kiai kharismatik, relasi kiai-santri bersifat paternalistik dengan tingkat ketaatan tinggi.
Peristiwa migrasi politik KH Mustain Ramli dari PPP ke Golkar sifatnya sangat strategis secara sosiologis dan politik. Apa itu? Fenomena sosial, kultural, dan teologis yang berhubungan dengan aktifitas lembaga tarekat terjadi menjelang Pemilu 1977, perhelatan pesta demokrasi kedua di era rezim Orde Baru Soeharto.
Fenomena sosial keagamaan yang berdimensi politik itu berhubungan dengan sikap dan langkah KH Mustain Ramli, pimpinan Pondok Darul Ulum Rejoso Jombang dan mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Rejoso. Anak KH Ramli Tamim ini menegaskan mendukung dan merapat ke Golkar (kini Partai Golkar) menjelang hajatan Pemilu 1977.
Keputusan Kiai Mustain Ramli menjelang Pemilu 1977 itu menghebohkan, mengagetkan, dan jadi pembicaraan luas banyak kalangan, khususnya Islam Tradisional (NU) di Indonesia. Maklum sejak Pemilu 1955, kemudian Pemilu 1971, Partai NU menjadi kekuatan politik strategis dalam lanskap politik Indonesia pascakemerdekaan. Di Pemilu 1955, Partai NU meraih ranking ketiga di bawah PNI dan Partai Masyumi. Raihan persentase suara Partai NU sekitar 18,4 persen suara sah.
Di Pemilu 1971 yang berlangsung keras dengan mesin buldoser birokrasi sipil dan militer yang merapat ke Golkar, Partai NU finish di posisi kedua di bawah Golkar. Persentase suara dukungan yang diraih Partai NU sekitar 18,7 persen, lebih tinggi dibanding hasil kerja politik Partai NU di Pemilu 1955. Padahal, pada pemilu pertama rezim Orde Baru tersebut, tekanan, hambatan, dan intimidasi dengan sasaran elite, tokoh, dan kiai NU berlangsung masif guna memenangkan Golkar.
KH As’ad Umar Partner Sharing
Langkah dan keputusan Kiai Mustain yang melabuhkan pilihan politiknya kepada Golkar mengundang banyak kecaman dan kritikan. Realitas sosial keagamaan ini berujung terjadinya fragmentasi sosial keagamaan antara dua lembaga tarekat. Di mana tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Rejoso bersanding dengan Golkar dan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Cukir di bawah pimpinan KH Adlan Ali istiqomah berjuang bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Gagasan Kiai Mustain Ramli masuk Golkar sebenarnya sudah dimulai setelah Pemilu 1971. Jadi, prosesnya cukup lama dan tidak mendadak menjelang Pemilu 1977,” tulis Mahmud Sujuthi (2001), seorang cendikiawan Islam Modernis (Muhammadiyah) dalam disertasinya tentang politik tarekat yang kemudian dibukukan.
Dalam konteks ini, Kiai Mustain tak memutuskan sendiri langkah politik berani dan tak populer saat itu. Dia paham betul resiko politik, sosial, dan kultural yang mungkin muncul dari keputusan politik menyangkut perubahan afiliasi politik yang dianutnya. Terlebih saat itu Kiai Mustain menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Jombang. Sedang kerabatnya, KH As’ad Umar, pimpinan Pondok Darul Ulum Rejoso, yang seringkali diajak berdiskusi dan sharing tentang pilihan politik yang dianutnya, menjabat Sekretaris LP Ma’arif NU Jombang.
Akibat perlawanan politik keras yang dijalankan elite, tokoh, dan kiai NU di Pemilu 1971, partai kaum komunitas Islam Tradisional masuk ranking kedua di bawah Golkar dengan raihan 18,7 persen suara sah. Atau baik 0,3 persen dibanding raihan Partai NU di Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka. Namun demikian, ada harga mahal secara sosial keagamaan dan sosial politik yang mesti dibayar elite, tokoh, kiai, dan warga NU secara nasional.
Apa itu? NU mendapatkan hambatan dan tekanan dari aparat pemerintah yang telah digolkarkan. Misalnya, kegiatan pengajian dipersulit. Bahkan, aktifitas amalan tarekat dicurigai sebagai bentuk kegiatan politik. Kalau keadaan ini berlangsung terus-menerus dalam tempo lama, akibatnya pengembangan pondok, lembaga pendidikan tinggi, dan tarekat di bawah lembaga pendidikan Darul Ulum Jombang sulit berkembang di masa depan. Karena itu, perlu dicarikan terobosan dan jalan keluar menghadapi problem pelik tersebut.
[berita-terkait number=”4″ tag=”tarekat-dan-perubahan-pilihan-politik”]
Menjelang Pemilu 1977, Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Amir Murtono, seorang politikus Golkar berlatar militer. Partai baru yang mulai masuk gelanggang politik praktis nasional sejak Pemilu 1971 tersebut, terus mencengkeramkan kaki dan kuku politiknya di semua komunitas sosial, termasuk kalangan ponpes Islam Tradisional, yang selama Pemilu 1955 dan 1971 menjadi basis dukungan tradisional Partai NU.
“Kiai Mustain Ramli mengibaratkan perahu Rejoso itu perahu karet, yang lemah dan mudah tenggelam. Untuk itu perlu diikatkan atau dicantolkan dengan kapal besar dan kuat agar dapat melaju dengan lancar, aman, dan cepat,” tambah Mahmud Sujuthi (2001) dalam disertasinya.
Dalam konteks ini, Kiai As’ad Umar yang selama itu menjadi rekan sharing Kiai Mustain berpendapat bahwa lebih baik Rejoso masuk Golkar sehingga memiliki kapal yang besar dan kuat. “Dan bergabung ke Golkar berarti ikut pemerintah yang memiliki banyak fasilitas,” tulis Sujuthi.
Dalam konteks kepentingan praktis, fasilitas dan dukungan dari pemerintah itu penting bagi pengembangan Pondok Darul Ulum, lembaga pendidikan tinggi yang dikelola pengurus Pondok Darul Ulum, dan kemudahan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Rejoso dalam amalan kegiatan tarekat tanpa kesulitan dan tak mengundang kecurigaan aparat pemerintah yang telah digolkarkan.
Ngentir Itu Bukan Kentir
Harga sosial dan politik yang harus dibayar Kiai Mustain akibat langkah politik pribadinya yang berani, dengan melakukan migrasi politik dari Partai NU (kemudian berfusi ke dalam PPP) ke Golkar, sungguh tak terkira. Terlebih saat itu, lingkungan politik diwarnai dengan persaingan keras antarplatform ideologi politik yang berbeda. Di mana watak dan karakter politik praktis di era Orde Lama Soekarno yang ditandai dengan persaingan ideologi antarpartai yang berlangsung ketat dan keras belum sepenuhnya hilang.
Sehingga migrasi politik dan sirkulasi perpindahan aktivasi dari satu partai ke partai lainnya dipandang fenomena politik tak lumrah dan mengundang resistensi keras dari komunitas politik pendukung tradisionalnya. Kenyataan pahit tersebut juga dirasakan Kiai Mustain, kendati kiai tarekat kaum Islam Tradisional itu menegaskan migrasi politik yang dilakukannya bersifat pribadi, tak melibatkan kelembagaan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Rejoso, Pondok Darul Ulum, dan Universitas Darul Ulum.
Sebagaimana ditulis dalam disertasi Mahmud Sujuthi, perubahan pilihan politik Kiai Mustain, secara praksis, mengakibatkan sebanyak 50 persen jamaah tarekat membelot, sedang santri Pondok Darul Ulum Rejoso yang pindah ke pondok lainnya sebanyak 30 persen. Sebagian besar santri Darul Ulum pindah ke Pondok Tambakberas, lembaga pendidikan keagamaan kaum Islam Tradisional yang didirikan KH Abdul Wahab Chasbullah.
Saat Kiai Mustain menyatakan masuk dan mendukung Golkar, tak hanya santri Pondok Darul Ulum dan jamaah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Rejoso terguncang. Perubahan pilihan politik Kiai Mustain juga menghentakkan keluarga besarnya, termasuk istrinya. Maklum, istri, kerabat, dan keluarga besar Pondok Darul Ulum adalah aktivis dan pendukung PPP: partai yang baru lahir hasil fusi empat partai Islam termasuk Partai NU, setelah kebijakan fusi partai yang digagas Soeharto mampu diterjemahkan di tataran operasional secara efektif dan maksimal oleh Letjen Ali Murtopo: seorang birokrat berlatar militer (TNI AD) yang dikenal memiliki kapasitas intelijen mumpuni dengan jaringan yang kuat ke berbagai komunitas sosial politik dan sebagai orang dekat serta kepercayaan Soeharto.
“Saat menghadapi resistensi dan reaksi keras dari keluarga dan masyarakat, terutama dari kalangan NU dan PPP, Kiai Mustain Ramli tidak goyah dan tetap tegas. Untuk meyakinkan pengikut dan jamaahnya bahwa jalan politiknya itu tidak ngawur, tapi punya prinsip, pedoman, dan tujuan jelas. Kiai Mustain Ramli sering mengatakan bahwa: ‘Kita ini ngentir, mengikuti arus, bukan berarti kentir, terbawa arus dan hanyut’. Lihatlah situasi, yang penting jangan kehilangan arah dan akidah,” ingat Kiai Mustain Ramli sebagaimana ditulis dalam disertasi Mahmud Sujuthi (2001). [air/bersambung]
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com
