Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menangani dugaan kecurangan dalam pemilihan umum secara hukum.
KUMPULAN BERITA PKB Jember
Pemilihan umum telah menghasilkan 50 calon legislator terpilih DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, periode 2024-2029. Dari pengumuman penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum, caleg dengan suara terbanyak dipegang Gerindra dan caleg dengan suara paling sedikit adalah Nasdem.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah menerbitkan pengumuman penetapan hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Tercatat 1.340.273 suara di tujuh daerah pemilihan dinyatakan sah terdistribusi di 18 partai politik.
Wajah baru menguasai separuh dari 50 kursi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024. Mereka berasal dari delapan partai politik.
Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak akan memperlambat mesin politik usai pemilihan umum selesai. Mereka akan bergerak menyambut pemilihan gubernur dan bupati serentak yang akan digelar pada November 2024.
Kendati suara pemilih bertambah dalam pemilihan umum kali ini, kursi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak berubah. Ada delapan calon legislator terpilih yang bakal melenggang ke Jalan Kalimantan 86, sebagaimana Pemilu 2019.
Petugas penyelenggara pemilihan umum menghitung ulang suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penghitungan suara ulang ini dilaksanakan di Hotel Aston, Senin (4/3/2024).
Partai Kebangkitan Bangsa saat ini tengah menginventarisasi data kejanggalan hasil rekapitulasi suara tingkat tempat pemungutan suara pemilihan umum, di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ada temuan yang akan dipersoalkan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten.
Partai Kebangkitan Bangsa mengkritik kinerja kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penyelenggara dinilai tidak mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dalam hal sumber daya manusia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkritik perubahan data suara Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu) yang tercantum di laman resmi Komisi Pemilihan Umum RI yang berpotensi meresahkan dan memicu keributan.
