Jakarta (beritajatim.com) – Lembaga riset politik Poltracking Indonesia mencatat adanya kepuasan warga terhadap kinerja Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestiarto Dardak selama memimpin Jawa Timur. Tingkat kepuasan itu bahkan mencapai 56,4 persen.
Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi, mengungkapkan tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Khofifah-Emil sebesar 16 persen. Untuk kinerja personal, 59,2 persen responden menyatakan puas terhadap Khofifah.
“Sebanyak 60.3 persen publik puas terhadap kinerja Emil Elestianto Dardak sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur,” kata Arya, Rabu (22/6/2022).
Poltracking melaksanakan survei kepuasan publik di Jatim pada 16-22 Mei 2022 dengan metode multistage random sampling melibatkan 1.000 responden. Sementara margin of error 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel survei ini menjangkau 38 kabupaten kota seluruh Jatim secara proporsional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka.
“Data setiap responden diverifikasi dengan ketat melalui perangkat teknologi komunikasi terbaru untuk menjamin kualitas dan kredibilitas hasil survei,” kata Arya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”pilgub-jatim-2024″]
Terkait elektabilitas untuk Pilkada Jatim 2024, Arya mengungkapkan Khofifah menjadi kandidat terkuat sebagai cagub. Sementara Emil tertinggi untuk calon wagub.
Dalam simulasi 15 nama cagub Jatim, terang Arya, elektabilitas Khofifah sebesar 39.8 persen. Posisi kedua ditempati Tri Rismaharini dengan 19,5 persen.
Dua nama ini menjadi kandidat dengan tingkat elektabilitas di atas 10 persen. “Kandidat lain tidak ada yang memiliki elektabilitas di atas 10 persen,” ujarnya.
Kemudian, dalam simulasi 15 nama cawagub Jatim, Emil Dardak meraih elektabilitas sebesar 28,0 persen. Sedangkan posisi kedua ditempati Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan 13.2 persen.
Emil dan Eri menjadi dua kandidat cawagub Jatim dengan elektabilitas di atas 10 persen. Sementara raihan kandidat lain masih di bawah 10 persen.
“Mengingat pelaksanaan Pilkada masih cukup jauh hingga 2024, sangat mungkin terjadi berbagai dinamika, peristiwa, dan momentum politik yang berpotensi mengubah peta politik elektoral Jawa Timur ke depan,” katanya. (hen/beq)
